Sri menuturkan, seringkali orangtua murid difabel terbebani oleh biaya sekolah, shadow dan terapi anak-anak difabel. Terkhusus, keluarga kurang mampu.
“Kalau memang shadow dibebankan pada orangtua tidak masalah. Tapi sayangnya, masih banyak keluarga anak-anak difabel yang tidak mampu. Perlu diketahui, biaya shadow 1 bulan, jika rutin 1 minggu 5 hari, itu bisa mencapai Rp2,5 juta. Itu belum SPP-nya dan biaya terapi yang tidak sedikit. Kalau ditanggung BPJS hanya 20 menit, tapi kalau biaya mandiri harus Rp180 ribu untuk 30 menit, seminggu 2 kali,” tutur Sri.
Baca juga: Bung Edi: Difabel Mampu Berkarya dan Berdaya Saing
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Dr Dian Kuntari SSTP MSi menyampaikan, untuk disabilitas fisik, pemerintah telah memberikan fasilitas berupa Sekolah Luar Biasa (SLB) di tingkat provinsi.
“Ada 2, terkait disabilitas fisik dan disabilitas intelektual. Kalau fisik, teman-teman bisa mengarahkan ke SLB ini ranahnya Provinsi. Tapi kalau intelektual, ini dari TK sampai SMP memang ranahnya kabupaten atau kota,” terang Dian.
Terkait dengan difabel intelektual, Dian menyebutkan, dalam pendidikan ada Jarik Ma’siti yang menjadi jawaban tantangan zonasi. Yang tidak dapat memilih dan menjadi aturan dari pusat.
“Jarik Ma’siti menjadi implementasi dari Permendagri No 1 Tahun 2021, dimana sekolah diwajibkan menerima anak-anak inklusi maksimal 2 per rombel. Alhamdulillah, Kota Malang lebih dari itu,” sebut Dian.
Dian menegaskan, Jarik Ma’siti sudah diimbaskan di sekolah mulai SD sampai SMP yang ada di Kota Malang
“Alhamdulillah, sudah terimplementasikan. Selaku inisiator, SMP 10 sudah bekerjasama dengan para akademisi, disana dibantu oleh perguruan tinggi untuk merumuskan model seperti apa yang paling cocok,” tegas Dian.
Dian bersyukur, di Kota Malang telah memberikan perhatian penuh pada anak-anak difabel melalui Pusat Layanan Autis (PLA) dan Skrining.
“Alhamdulillah Kota Malang sangat perhatian sekali, kita ada PLA sebagai pusat terapi dan ada skrining. Jadi, kalau ada sekolah yang anak-anaknya yang membutuhkan skrining bisa bekerjasama dengan kami,” tanggap Dian.
Terakhir, Dian meminta pada Sri untuk dapat memberikan data terkait sekolah-sekolah, yang perlu diberikan edukasi terkait disabilitas.
“Kalau boleh kami diberikan data terkait sekolah-sekolah yang wali muridnya menolak kehadiran anak-anak difabel. Untuk diberikan edukasi pada orangtua wali murid. Karena, bagaimanapun juga mereka adalah anak-anak istimewa, yang tidak boleh mendapatkan penolakan tersebut,” tadas Dian. (ws9/rhd)
