Malang, SERU.co.id – Konsep ‘Berbagi’ menjadi spirit dalam acara In House Training cara cepat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digelar Mas’ud Said Institute (MSI) di Savana Hotel Malang (20/2/2020). Walikota Malang Sutiaji hadir mengisi materi sesi hari ke-2, yang diikuti pimpinan dan pejabat struktural Perangkat Daerah Pengelola PAD dari Kabupaten Tuban dan Kabupaten Madiun.
Sebagaimana diutarakan Direktur MSI, Prof.Dr.M. Mas ‘ud Said, MM, ditunjuknya Walikota Sutiaji sebagai narasumber, lantaran Kota Malang dikenal sebagai The Most Inovatif City. “Dan itu tidak lepas dari tangan dingin seorang kepala daerah, dalam hal ini Pak Sutiaji,” sebut Mas’ud Said.
Walikota Sutiaji, mengatakan, peningkatan PAD yang dialokasikan dengan tepat tentu menjadi bagian tak terpisahkan dari kinerja indikator daerah Kota Malang. Untuk itu, perlu ada perencanaan dan strategi yang kuat dalam mewujudkan hal tersebut. “Awal saya menjadi Wakil Walikota, PAD dari sektor pajak itu Rp 300 miliar. Dan ketika saya menjadi Walikota, targetnya naik berkali lipat menjadi Rp 1,5 Triliun. Butuh kerja cerdas,” bebernya.
Sutiaji melihat masih banyak potensi-potensi yang belum tergali maksimal. Butuh strategi khusus dengan memanfaatkan SDM dan potensi sumber daya yang ada. “Saya menyadari, potensi Kota Malang sangat begitu besar. Ketika melihat informasi pedagang bakso misalnya, dalam sehari omzet minimal Rp 50 juta, atau rata-rata Rp 90 juta. Jika 10 persen sudah berapa pajaknya? Itu satu contoh. Belum potensi lainnya. Maka turun ke bawah untuk menggali potensi harus dilakukan,” seru Sutiaji.
Untuk mencapainya, butuh tim yang solid. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang menjadi ujung tombak peningkatan PAD Kota Malang, mulai pucuk pimpinan hingga staf pelaksana di lapangan harus memiliki jalinan koordinasi yang kuat. “SDM kami terbatas. Dengan konsep Pentahelix, kami mengajak perguruan tinggi untuk memberdayakan tenaga ahli dan mahasiswanya, baik dalam bentuk survei sekaligus pengawasan, pengembangan metode baru, penelitian, dan lainnya. Dan hasilnya, sungguh diluar dugaan,” papar pria penghobi badminton ini.
Efektifitas pembangunan di Kota Malang tidak bisa lepas dari pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai cermin kemandirian dalam penerimaan murni daerah, sekaligus modal utama pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. “Upaya optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu tingginya belanja daerah perlu diimbangi dengan penerimaan keuangan daerah, termasuk dari pendapatan pajak dan retribusi,” imbuhnya.
Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. “Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. PAD tersebut tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan, tetapi juga harus dari potensi dari daerah itu sendiri,” timpalnya.
Dengan terus meningkatkan kinerja dan menyasar potensi pajak serta retribusi yang dimiliki Kota Malang, maka suksesnya pembangunan akan turut mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. “Ketika infrastruktur terpenuhi, maka aspek-aspek lain yang mengikuti akan meningkat lebih tinggi. Dan itu akan saling mendukung dan keterkaitan. Dalam merumuskan strategi tidak hanya berorientasi pada penerimaan PAD, tapi juga fokus mindset ke depan, didorong menuju sebesar-besarnya outcome kinerja PAD bagi kota dan masyarakatnya,” tandasnya.
Tak heran, bila dengan strategi-strategi tersebut dalam APBD 2020 PAD Kota Malang ditargetkan sebesar Rp 731 Milyar atau naik Rp 198 Milyar (39%) dibanding tahun 2019. Sektor pajak daerah ditargetkan naik signifikan dari Rp 430 M menjadi Rp 621 M. Pada tahun 2019, realisasi sukses melampui target (110,8%).
Tercatat sejak masih bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) lalu bertransormasi menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) dan kini menjadi Bapenda, mereka telah menggeber 50 jurus inovasi untuk meningkatkan PAD Kota Malang.
Kepala Bapenda Kota Malang, Ir Ade Herawanto MT menambahkan, segala kesuksesan tersebut tak bisa diraih tanpa sinergi dan kerjasama berbagai pihak dan mitra kerja. “Upaya pencapaian target PAD akan sangat terbantu apabila Pentahelix stakeholders kota bekerjasama dalam peran masing-masing,” seru Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.
Mantan Kabag Humas Pemkot Malang itu merinci, selain pentahelix yaitu pemerintah selaku fasilitator-regulator, akademisi sebagai konseptor, pelaku dunia usaha sebagai enabler, masyarakat sebagai akseletator dan media selaku expander, juga diperlukan sinergi dengan jajaran-jajaran terkait lainnya. “Kami juga menjalin MoU lintas sektoral, seperti dengan kejaksaan, kepolisian, pelaku usaha, organisasi profesi mulai dari notaris hingga wartawan. Sinergi inilah yang memperkuat kolaborasi dalam upaya mencapai target dan meningkatkan PAD Kota Malang,” tandas Sam Ade yang juga dikenal sebagai tokoh Aremania.
Tak melulu menyampaikan tentang keberhasilan-keberhasilan saja, dalam sesi diskusi tersebut Ade juga menyampaikan tentang hambatan dan kegagalan programnya serta hasil monev dan rekomendasi ke depan supaya tidak terjadi kegagalan serupa. Misalnya program e-Tax dengan BRI yang dinilai kurang signifikan dalam mendongkrak PAD dan juga hambatan memenuhi target pajak di tahun 2019 lalu. (rhd)
