Puluhan perwakilan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Sidoarjo mengaduh (wadul) ke Komisi A DPRD Sidoarjo, Selasa (30/03/2021). Mereka menuntut kenaikan penghasilan Tetap (Siltap).Hal ini, lantaran selama ini penghasilan (gaji) mereka masih jauh dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sidoarjo yang mencapai Rp 4,29 juta per bulan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Pemkab Sidoarjo mulai menyiapkan sejumlah inovasi layanan yang dapat dilakukan di balai desa. Ada 8 bentuk pelayanan dimana warga cukup datang ke balai desa setempat.
Sebanyak 18 camat se Sidoarjo terpaksa menyampaikan keluhannya kepada Komisi A DPRD Sidoarjo. Ini menyusul, para Camat masih ketakutan dan ragu-ragu untuk melaksanakan program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK).
Sejumlah anggota dan pimpinan Komisi A DPRD Sidoarjo merasa geram. Ini menyusul, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman (Perkim) dan Cipta Karya Pemkab Sidoarjo tidak serius dalam menangani aset Fasilitas Umum (Fasum) Perumahan. Akibatnya, terdapat banyak kendala dalam penyerahan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang perumahan kepada Pemkab Sidoarjo itu.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
