Dalam uji publik tersebut, beberapa partai politik tersebut ada yang sepakat dan tidak sepakat dengan rancangan penataan Dapil Anggota DPRD Kota Malang dalam Pemilu 2024 tersebut.
Beberapa partai yang sepakat dengan penataan jumlah kursi tersebut, di antaranya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Garuda, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh dan Partai Ummat.
Sementara, partai yang tak sepakat dengan penataan jumlah kursi tersebut dan ingin dikembalikan seperti Pemilu 2019. Di antaranya PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Bulan Bintang (PBB).
“Memang regulasi atau kebijakannya dari pusat, ibarat resep makanan, semua sudah tersedia, tinggal bagaimana masaknya. Artinya, KPU Malang bisa mengolah jumlah kursi tiap dapil. Harapannya, bisa disamakan seperti tahun 2019 lalu,” ucap Zainuddin, dari PDI-Perjuangan, saat menyanggah uji publik, Senin (12/12/2022). (rhd)
Baca juga:
- Target Empat Medali Emas, Wali Kota Malang Motivasi Atlet Basket Hadapi Porprov IX Jatim
- Lansia Dilaporkan Hilang Hanyut di Sungai Metro Ditemukan Selamat di Pakisaji
- Bupati Malang Sebut Munas VI APKASI 2025 Wadah Strategis Kuatkan Pembangunan Nasional
- Ratusan Travel Merugi Miliaran Usai Visa Haji Furoda Tak Kunjung Terbit
- Zia Ulhaq Nilai Putusan MK Soal Sekolah Swasta Gratis Dorong Pemerataan Pendidikan
