Secara keseluruahan, pihaknya juga memandang jika P-APBD 2022 tersebut sudah jelas peruntukannya. Seperti upaya pengendalian inflasi melalui Operasi Pasar serta dana BTT untuk bantuan sosial dampak dari kenaikan BBM.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji mengatakan, secara teknis nantinya BTT tersebut akan diimplementasikan dalam program bantuan sosial. Dari pengamatannya, di BTT tersebut tidak ada pemangkasan, melainkan penambahan.
“Ditambah (BTT) malah tadi ada dana insentif yang barusan muncul. Jadi karena serapan anggaran kita dianggap bagus, kita dapat dana Rp8,9 miliar yang nanti ditambahkan untuk bantalan sosial,” kata Sutiaji.
Sesuai dengan pernyataan Ketua DPRD di atas, dana BTT tersebut di perinci hanya untuk bantalan sosial. Secara keseluruhan, dana tersebut disebar di berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
“Kita split untuk bantalan sosial, masuk ke DPUPRPKP nanti untuk padat karya. Ada yang langsung masuk ke Dinas Sosial, Diskopindag untuk Operasi pasar. Tapi yang nanti untuk BBM dana transportasi itu juga masuk BTT,” pungkasnya. (bim/mzm)
Baca juga:
- Perselisihan Dua Yayasan di Turen Belum Temukan Titik Terang di RDPU DPRD Kabupaten Malang
- Wujudkan Smart Green Campus, UB Tekankan Lima Aspek Ini
- Kesiapan Mental dan Finansial Jadi Pertimbangan Gen Z Menunda Pernikahan
- KAI Batalkan 38 Perjalanan KA Akibat Banjir, Penumpang Dapat Refund
- Warga Wiyurejo Digegerkan Penemuan Jenazah Petani Tergantung di Gubuk Kebun Apel
