Dalam aksi tersebut, berbagai poin tuntutan oleh BEM Malang Raya telah disepakati dan disetujui oleh DPRD Kota Malang untuk diteruskan ke pusat. Kedepan, BEM Malang Raya akan tetap mengawal hingga selesai.
“Berharap satu minggu kedepan, DPRD Kota Malang punya report untuk teman-teman BEM Malang Raya agar ditindak lanjuti. Komitmen kami, kalau tidak ada tindak lanjut, maka kami akan turun lagi sampai pemerintah pusat mendengarkan,” kecamnya.
Sebagai langkah transformasi atas kritikan terhadap kebijakan tersebut, pihaknya mendesak agar pemerintah pusat menunda proyek strategis nasional. Proyek tersebut, salah satunya seperti IKN.
“Solusinya ya agar menunda itu, supaya APBN untuk subsidi dapat pulih kembali. Program yang lebih maslahat untuk rakyat agar lebih didahulukan,” ujarnya.
Dari adanya kebijakan ini, unsur mahasiswa rupanya terdampak imbasnya. Zulfikri mengaku, saat ini mahasiswa yang juga bekerja sebagai driver ojek online (ojol) secara langsung terdampak.
“Mahasiswa tidak semuanya orang punya, mahasiswa ada juga yang bekerja sampingan sebagai ojol. Mereka juga kesulitan untuk beli bensin, dan kenaikan-kenaikan harga barang-barang pokok,” tandasnya. (bim/rhd)
Baca juga:
- Pelajar SMK di Malang Hilang Terbawa Arus Sungai Usai Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas
- Kenaikan Harga Jelang Nataru, Akademisi UMM Desak Pemerintah Perkuat Sistem Pangan Berkelanjutan
- Banjir Bandang Terjang Sumatra, Akademisi UMM Soroti Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum
- Raih Predikat Hotel Terfavorit di Batu Tourism Award 2025, Ini Kata GM Aston Inn Batu
- Bupati Sumenep Selamatkan Pegawai Honorer, Ribuan Pegawai Diangkat PPPK Paruh Waktu
