Rencana Normalisasi Kalimati Ditunda

Paasuruan, SERU.co.id – Rencana normalisasi Kalimati atau Bangil tax terancam tak terealisasi. Masalah sosial yang masih melingkupi menjadi alasan. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, Misbah Zunib mengungkapkan, normalisasi Kalimati seharusnya mulai dijalankan tahun 2021 ini.

Sayangnya, hal itu tidak bisa terealisasi. Karena, masih ada warga yang tak sepakat untuk direlokasi.

“Ada masalah sosial yang masih melingkupi. Ini yang membuat hambatan dalam pengerukan kalimati,” jelas Misbah.

Ia menambahkan, masih berusaha untuk berkomunikasi dengan warga. Sosialisasi berkaitan dengan rencana itu tengah dilakukan. Harapannya, ada titik temu sehingga proses pengerukan bisa dijalankan.

Disampaikan Misbah, pelaksanaan normalisasi Kalimati, diproyeksikan berlangsung hingga 2023. Dana yang dibutuhkan, tidaklah sedikit. Mencapai Rp 600 miliar. Besaran anggaran tersebut, untuk mengeruk sungai sepanjang kurang lebih 12 km, melewati tujuh desa yang mencakup di wilayah Kecamatan Gempol, Beji serta Bangil.

Di wilayah Bangil, ada Kelurahan Kalianyar dan Desa Tambakan. Sementara di Gempol, ada Desa Gempol dan Desa Legok. Sedangkan di Kecamatan Beji, ada Desa Cangkringmalang, Desa Kedungboto serta Desa Kedungringin.

Anggaran untuk pengerukan Kalimati itu, bersumber dari APBN. Dimana, pelaksanaannya dilakukan oleh BBWS Brantas. Besaran anggaran itu, belum termasuk kebutuhan untuk merelokasi warga.

Mengingat, ada lebih dari 1.200 KK yang terdampak. Belum termasuk fasilitas publik, seperti sekolah. Setidaknya membutuhkan dana hingga Rp 250 miliar untuk relokasi tersebut. Dana tersebut, belum disediakan oleh pemerintah pusat.

Hal ini pula yang masih menjadi kendala. Sehingga, pengerukan Kalimati, belum bisa dilaksanakan hingga saat ini.

“Seharusnya memang tahun ini dimulai. Tapi, belum bisa karena masih ada permasalahan sosial di lapangan,” timpalnya. (rif/ono)