Malang, SERU.co.id – Progam Kota Tanpa Kumuh ‘Kotaku’ merupakan progam dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Di Kota Malang, kawasan Kayutangan menjadi salah satu bidang garap.
Walikota Malang, Drs H Sutiaji menuturkan, agar tim pelaksana program Kotaku memberikan informasi kepada masyarakat. Bagaimana kemajuan tahap pembangunan yang sudah dan yang belum dikerjakan oleh Kotaku?
“Saya minta infografis, supaya masyarakat tahu apa yang sudah dikerjakan oleh Kotaku. Termasuk yang belum jadi progresnya bagaimana,” seru Sutiaji, di Balaikota Malang.
Pihaknya mengatakan, setelah bertemu tim Kotaku ada beberapa yang disampaikan. Seperti kendala perawatan lampu pernak-pernik, siapa yang akan membiayai, apakah inden dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
“Sudah diputuskan oleh Pak Sekda (Sekretaris Daerah Kota Malang) bahwa nanti masuk PJU (Penerangan Jalan Umum) saja yang mengcover,” beber pria penyuka makanan pedas ini.
Lebih lanjut, Sutiaji mengatakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang lama, jumlah kawasan kumuh ada sejumlah 608 hektar. Sejak tahun 2018 hingga 2020 sudah dibenahi, hingga tersisa 72 hektar. Kemudian direview kembali dengan kawasan kumuh dan SK yang baru sesuai dengan ketentuan Kementerian PUPR.
Ada total 274 hektar kawasan kumuh di Kota Malang setelah SK baru sebagaimana Kementerian PUPR. Penambahan tersebut tersebar di 31 Kelurahan.
“Akumulasi dari 72 hektar, ditambah dengan yang baru, masih ada 274 hektar kawasan kumuh,” ungkapnya.
Sutiaji menambahkan, ada tiga titik atau zona yang sebenarnya menjadi rencana awal pembangunan. Dua titik yang akan diserah terimakan yaitu zona satu pertigaan Kantor PLN, zona dua di perempatan Raja Bally. Sementara zona tiga masuk pada Monumen Chairil Anwar akan diback up oleh Pemkot Malang sendiri.
“Zona 3 masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 ini,” pungkasnya. (ws1/rhd)
