Malang, SERU.co.id – Sebanyak 317 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Malang tercatat mendapatkan bantuan renovasi. Melalui bantuan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengungkapkan, Pemkot Malang mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah. Program daerah yang sejalan dengan program tersebut, salah satunya bantuan sosial perbaikan RTLH.
“Program ini selaras juga dengan visi jangka panjang tahun 2025-2045 Kota Malang untuk menjadi kota yang berakhlak, maju, berdaya saing global, sejahtera dan berkelanjutan. Selain itu, relevan dengan pelaksanaan misi pembangunan Kota Malang serta terwujudnya lingkungan perkotaan yang inklusif dan nyaman,” seru Wahyu, Jumat (17/10/2025) kemarin.
Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu menyebut, program bantuan RTLH sudah dilakukan secara konsisten. Bahkan sebelum era kepemimpinannya hingga memasuki eranya, program tersebut dijalankan baik melalui anggaran pemerintah maupun melibatkan CSR.
“Pada tahun 2023 telah terealisasi 174 unit rumah dengan anggaran Rp3,4 miliar. Kemudian tahun 2024 sebanyak 93 unit rumah dengan anggaran Rp1,86 miliar,” ungkapnya.
Wahyu menyebut, memasuki tahun 2025 direncanakan bantuan renovasi terhadap 50 unit rumah dengan anggaran Rp1 miliar. Dari pemaparan tersebut, apabila ditotal sepanjang tahun 2023-2025 terdapat 317 RTLH yang masuk daftar penerima bantuan renovasi.
“Tahun 2026, program ini akan dilanjutkan dengan target 50 unit rumah melalui alokasi anggaran Rp2 miliar. Ini menegaskan komitmen Pemkot Malang untuk memperluas akses hunian yang layak dan aman,” bebernya.
Selain bantuan renovasi RTLH, Pemkot Malang juga memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasikan rendah (MBR) dan ASN. Seperti penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk 39 unit rumah, pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di bawah Rp30 ribu. Kemudian percepatan izin PBG bagi 45 unit bangunan.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemkot Malang juga telah menyiapkan lahan seluas 17,51 hektare untuk relokasi dan pengembangan perumahan MBR. Program-program tersebut semakin kuat dengan adanya dukungan dari berbagai pihak melalui kemitraan Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kerja sama dengan Baznas, Kodim 0833 Kota Malang dan Lippo Group telah membantu pembangunan serta renovasi sekitar 70 unit rumah selama 2023–2025. Ini bukti nyata sinergi antara sektor publik dan privat dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial,” jelasnya.
Pemkot Malang juga memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan hunian dengan harga terjangkau bagi ASN. Hingga kini, telah dibangun perumahan ASN di tiga lokasi utama, yakni Lesanpuro dengan 176 unit rumah (dibangun 2006–2019), Tlogomas sebanyak 64 unit (2010–2012), serta Bandulan dengan target 560 unit rumah..
“Saat ini 319 unit rumah di perumahan ASN Bandulan telah selesai dibangun, 208 unit tengah dikerjakan dan 33 unit segera dimulai. Perumahan ini dilengkapi dengan fasilitas umum seperti jalan, taman, masjid, area parkir dan drainase,” urai Wahyu.
Wahyu berharap, kawasan ini dapat menjadi hunian yang layak, tertata, serta mendukung kehidupan sosial yang harmonis. Dukungan dan kebijakan akan menjadi modal penting untuk menjawab tantangan pembangunan pemukiman perkotaan. (bas/mzm)
