Jakarta, SERU.co.id – Sejak diluncurkan, kanal pengaduan “Lapor Pak Purbaya” milik Kementerian Keuangan langsung dibanjiri laporan masyarakat. Hingga Jumat (17/10/2025), tercatat 15.933 pesan masuk, 13.285 laporan tengah diverifikasi dan sepuluh laporan sudah ditindaklanjuti. Lonjakan aduan tersebut membuat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa geram terhadap oknum bea cukai.
Purbaya mengaku getam, terutama setelah mengetahui banyak laporan menyoroti perilaku oknum pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Salah satu paling menyulut amarahnya, laporan masyarakat tentang oknum petugas nongkrong di Starbucks saat jam kerja. Bahkan masih mengenakan seragam dinas.
“Saya baru tahu, walaupun sudah sering saya gebrak, ternyata masih ada yang begini di bawah. Artinya, mereka enggak peduli, dianggap saya main-main,” seru Purbaya, diikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (18/10/2025).
Dalam nada tinggi, Purbaya menegaskan, bakal memecat pegawai yang ketahuan melakukan hal serupa.
“Senin depan kalau ada lagi yang ketemu nongkrong di Starbucks pakai seragam, saya pecat! Walaupun katanya memecat PNS susah, saya akan cari cara. Masa enggak mikir, nongkrong di jam kerja pakai seragam?,” tegasnya.
Amarah Purbaya tidak berhenti di situ. Ia mengungkapkan, laporan serupa juga dari pengusaha yang merasa dirugikan perilaku aparat Bea Cukai di lapangan. Melalui kanal aduan “Lapor Pak Purbaya”, pengusaha melaporkan dugaan penyalahgunaan kewenangan. Begitu juga praktik tidak profesional dalam pemeriksaan barang impor.
“Saya pengusaha yang sudah dua tahun terakhir melakukan importasi. Tapi Bea Cukai sangat meresahkan, baik pemeriksa fisik maupun dokumen. Pemeriksaan bisa sampai 34 hari dan saya terus didenda dengan alasan tidak masuk akal,” ujar Purbaya membacakan isi laporan tersebut.
Menurut laporan itu, oknum petugas kerap menuding pengusaha melakukan under invoicing (penurunan nilai barang di faktur). Padahal bukti transaksi sudah lengkap.
“Mereka bahkan meminta bukti negosiasi, padahal sudah ada invoice dan kontrak lengkap. Ini seperti diktator, sangat menyulitkan,” ungkap Purbaya menirukan pengadu.
Selain itu, laporan lainnya juga menggambarkan perilaku pegawai yang jauh dari etika pegawai publik.
“Yang dibicarakan selalu tentang aset, mobil dan bisnis pribadi. Saya risih melihat mereka mengenakan seragam dinas sambil bicara keras-keras di kedai kopi setiap hari,” demikian isi pesan yang diterima Purbaya.
Purbaya menegaskan, layanan aduan ini bebas diakses publik dan tidak bisa dimanipulasi oleh pegawai internal. Tidak ada satupun pejabat di DJBC maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bisa melihat isi laporan.
“Saya jamin tidak ada kebocoran data. Semua laporan langsung masuk ke tim khusus di kantor saya,” kata Purbaya.
Ia mengaku, sengaja membuka kanal ini untuk memantau langsung perilaku anak buahnya. Dimana selama ini dinilai kerap berwajah dua. Yakni memberi laporan baik di atas kertas tetapi buruk di lapangan.
“Mereka pikir menteri cuma lima tahun, habis itu mereka bisa berkuasa lagi. Ini sekarang enggak akan saya biarkan. Empat tahun, lima tahun saya diganti, tapi lu duluan yang saya ganti,” pungkas Purbaya. (aan/mzm)
