Malang, SERU.co.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan capaian program perumahan rakyat yang telah terealisasi sepanjang tahun 2025. Hingga 16 Oktober 2025, tercatat 202.267 unit rumah telah diserahkan.
Menteri PKP, Maruarar Sirait mengungkapkan, jumlah tersebut dari total 247.857 unit yang sudah dalam tahap pembangunan maupun siap akad kredit. Program ini dinilai menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.
“Sementara yang sedang proses pembangunan sekitar 47 ribu unit. Kemudian yang ready stock atau yang sudah jadi tapi belum diserahterimakan ada 2.045 unit,” seru Ara, sapaannya, dalam kunjungan kerjanya di Kota Malang, Jumat (17/10/2025).
Ia menargetkan program perumahan tahun ini mencapai 350 ribu unit di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Ara mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto atas keberpihakan kepada masyarakat kecil.
“Coba cek, ada nggak presiden yang memberikan BPHTB gratis dan kuota 350 ribu unit? Keberpihakan kepada rakyat kecil sangat kuat dari Presiden Prabowo di bidang perumahan,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan total plafon Rp130 triliun. Ara menyebut, ini sebuah inisiatif baru sejak Indonesia merdeka.
“Program ini menyasar kontraktor, pengembang, dan toko bangunan yang tergolong UMKM, dengan modal maksimal Rp10 miliar dan omzet hingga Rp50 miliar. Melalui KUR Perumahan, negara memberikan subsidi bunga 5 persen, sehingga pelaku UMKM cukup membayar bunga 6 persen per tahun,” terangnya.
Maruarar menilai, kebijakan ini akan meringankan beban pelaku usaha kecil sekaligus menekan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Pasalnya, bunga di rentenir lebih besar, bisa 2 sampai 3 persen per bulan.
“Sekarang dengan KUR Perumahan, cukup 6 persen per tahun. Jadi negara jangan kalah sama rentenir. Program ini harus cepat, mudah dan murah,” ujarnya.
Ia menyampaikan, pihaknya telah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan untuk mempermudah akses kredit rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Terlebih bagi masyarakat yang terkendala slip OJK akibat pinjaman online (pinjol).
“Menurut saya, pinjol itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Sebaiknya dihentikan, atau minimal diputihkan bagi masyarakat kecil yang ingin mengajukan kredit rumah,” tukasnya.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus memperjuangkan rakyat kecil, supaya tidak terhambat memiliki rumah hanya karena masalah administrasi kecil. Yang terpenting bisa memiliki rumah yang layak. (bas/rhd)
