Malang, SERU.co.id – Gedung Poltekom yang digadang-gadang menjadi lokasi Sekolah Rakyat, ternyata hanya untuk sementara waktu. KemenPU telah meninjau adanya potensi lahan baru untuk membangun gedung sekolah, beserta sarana prasarana penunjang yang permanen.
Sekjen KemenPU (Kementerian Pekerjaan Umum), Ir Mohammad Zainal Fatah mengungkapkan, dirinya sudah bertemu Menteri PU terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Oleh karena itu, dilakukan peninjauan untuk mengecek readiness criteria (kriteria kesiapan yang harus dipenuhi) di tempat yang sudah diajukan.
“Untuk apa kita melihat (meninjau lokasi)? Karena perintah Presiden tidak usah menunggu kompleks sekolah yang baru selesai,” seru Zainal, saat meninjau gedung Poltekom, Minggu (4/5/2025).
Zainal menjelaskan, setelah perintah tersebut keluar, Kemensos melakukan existing aset-aset dibawah naungannya untuk dimanfaatkan. Sedangkan KemenPU bertugas menyusun rencana pembangunan kompleks sekolah, asrama dan fasilitas pendukung lainnya yang bersifat permanen.
“Namun, karena dinilai tidak cukup, pihak Kemensos bekerja sama dengan Pemda. Seperti di Kota Malang, memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada dan kami tinggal renovasi sedikit. Sehingga tahun ajaran ini sudah bisa menerima peserta didik baru,” ungkapnya.
Pria berkacamata itu memaparkan, berdasarkan peninjauan, sarana dan prasarana di Poltekom cukup bagus dan siap digunakan. Hanya saja, perlu renovasi dan modifikasi pada bagian toilet, karena toilet yang ada dinilai kurang memadai untuk aktivitas boarding.
“Karena kamar mandi yang ada tidak didesain untuk aktivitas boarding, sehingga tidak efektif digunakan, bisa menyebabkan antrean panjang. Makanya tadi kami lihat mana toilet-toilet yang mendukung dan yang perlu dimodifikasi,” tuturnya.
Terkait kelas dan rusunawa yang telah disiapkan, Sekjen KemenPU menilai sudah layak digunakan. Sedangkan untuk fasilitas penunjang, seperti aula hingga tempat pelatihan, ia meminta semua pihak menunggu.
“Belum siap, karena Itu nanti di sekolah yang baru, full spek mulai dari asrama, dapur, aula, sarana pelatihan pembuatan hidroponik dan lain-lain. Untuk saat ini, Sekolah Rakyat digelar dalam status darurat sampai kompleks yang baru dibangun selesai dapat dimanfaatkan. Jadi lokasi sebelumnya tidak permanen,” ujarnya.
Meski demikian, Zainal mengatakan, akan mengomunikasikan hal tersebut dengan pihak terkait di pemerintah pusat. Pasalnya, Pemkot Malang menginginkan optimasi gedung Poltekom.
Baca juga: Pemkot Malang Optimis Sekolah Rakyat Mampu Tangani 3.000 Anak Putus Sekolah
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengatakan, dirinya bersama Sekjen KemenPU telah meninjau sejumlah lokasi. Pertama, gedung Poltekom beserta sarana prasarana penunjang, seperti rusunawa dan lahan kosong seluas delapan hektar.
“Lokasi pertama itu (Poltekom) yang untuk jangka pendek, sehingga pertengahan tahun ini sekolah rakyat sudah bisa beroperasi. Kemudian lahan kosong yang akan dibangun, ditempati secara ideal dan paripurna kelengkapannya untuk Sekolah Rakyat,” urai Erik.
Erik menginformasikan, lahan kosong yang baru saja ditinjau terletak di sebelah GOR Ken Arok. Dikatakannya, pembanguann Sekolah Rakyat tidak bisa sembarangan, karena sudah ada desain standar dari pemerintah pusat.
“Perlu diketahui, program sekolah rakyat memiliki dua desain standar yang sudah dikaji secara mendalam. Desain pertama membutuhkan luas lahan sekitar lima hektar, kemudian yang kedua, sekitar enam hektar,” bebernya.
Baca juga: Pemkab Malang Siapkan 9,6 Hektar Lahan di Bantur untuk Proyek Sekolah Rakyat Nasional
Belum diketahui secara pasti waktu pembagunan kompleks baru Sekolah Rakyat. Erik memperkirakan, pembangunan paling cepat baru dimulai tahun depan.
“Kemungkinan 2026 dimulai pembangunan di lahan baru, karena pasti ada mekanisme pengadaan barang jasa kemudian pembangunan fisiknya. Jadi pemanfaatan gedung Poltekom sifatnya sementara, sampai selesai pembangunan gedung baru yang sudah sesuai dengan ketentuan Perpres Sekolah Rakyat,” tutupnya. (ws13/rhd)
