Muhadjir Effendy Tak Percaya Diri Bakal Masuk Kabinet Jokowi

Muhadjir Effendy Tak Percaya Diri Bakal Masuk Kabinet Jokowi
Muhadjir Effendy Tak Percaya Diri Bakal Masuk Kabinet Jokowi

Kota Malang, SERU.co.id – Menjelang pelantikan kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode kedua, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Prof Dr Muhadjir Effendy tidak percaya diri bakal masuk dalam kabinet berikutnya. Hal ini tak sengaja terselip dalam ungkapannya saat menjawab pertanyaan awak media tentang PR Pemerintah terkait guru honorer.

“Doakanlah mudah-mudahan segera clear. Agar siapapun yang di Kemendikbud sudah tertata dengan rapi, sehingga tinggal melanjutkan dan ga ribet,” ungkap Muhadjir, usai acara pembukaan HIPPIS, di Dome UMM, Rabu (7/8/2019) sore.

Bacaan Lainnya

Menyadari ungkapan ini, awak media mencoba mengklarifikasi kembali terkait ucapan Muhadjir. Menyadari kekeliruannya, Muhadjir mencoba mengelak. “Itu kan urusannya Tuhan. Sama kewenangan Presiden penuh,” elak Muhadjir, sembari tertawa menghindar.

Sebelumnya, Muhadjir menghimbau agar sekolah tidak lagi mengangkat guru baru. Namun memaksimalkan potensi guru honorer yang ada. Pengangkatan guru honorer oleh sekolah telah dilarang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48/2005 Jo PP Nomor 43/2007 Jo PP Nomor 56/2012, dan terakhir PP Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Pasalnya, masih banyak guru honorer yang belum diangkat menjadi ASN. Solusi mengatasinya, memperpanjang masa pengabdian guru yang akan pensiun dengan memberikan insentif melalui BOS. “Bukan memperpanjang masa pensiun lho ya? Masa pengabdian diperpanjang sampai ada ASN pengganti. Memang ada yang tak mau memperpanjang masa pengabdian. Namun kita coba mengetuk hatinya demi kualitas pendidikan kita,” jelas Muhadjir.

Disebutkan, sebelumnya terdata 736 ribu, namun sekarang berkembang menjadi 840 ribu guru honorer. Tentunya ini semakin menambah PR Pemerintah. “Jumlah guru honorer yang banyak ini akan kita tuntaskan. Makanya jangan nambah lagi guru honorer. Ditargetkan 2024 akan diangkat jadi ASN,” tegas mantan Rektor UMM ini.

Mendikbud sudah membahas hal ini dengan Menkeu, dan Kemenpan RB, agar saat pengangkatan ASN tidak lagi ada alasan Pemda tidak ada anggaran. Sehingga guru ASN bisa digaji melalui transfer pusat dalam bentuk Dana Anggaran Umum (DAU). “Doakanlah mudah-mudahan segera clear. Agar siapapun yang di Kemendikbud sudah tertata dengan rapi, sehingga tinggal melanjutkan dan ga ribet,” ungkap Muhadjir.

Muhadjir juga berpesan, sebaiknya ke depan lebih fokus ke guru sebagaimana pembangunan SDM seperti yang dicanangkan Presiden Jokowi. Menurut Muhadjir, dalam konteks sekolah, maka yang harus diurus itu guru atau SDM. “Karena guru yang akan menentukan SDM masa depan. Kalau gurunya morat-marit, tentunya kita kesulitan menata SDM yang tangguh, seperti yang dicita-citakan bangsa kita,” tandasnya. (rhd)


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *