Jakarta, SERU.co.id – Di tengah polemik pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Satria Naufal, mengajukan usulan berani. Ia mengusulkan pemotongan gaji dan tunjangan pejabat Kementerian serta anggota DPR-RI untuk membiayai program tersebut.
Satria Naufal mengatakan, usulan ini lahir dari keresahan atas ketimpangan beban ekonomi yang ditanggung rakyat. Sementara pejabat negara masih menikmati fasilitas mewah.
“Rakyat butuh aksi nyata dari para pejabat dalam mendukung program ini. Bukan hanya rakyat biasa yang dipalak dan didesak untuk berkorban,” seru Satria dalam pernyataan resmi gang diterima SERU.co.id, Minggu (19/1/2025).
Pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun dari APBN untuk program MBG. Namun, dana sebesar itu hanya mampu menopang program ini selama enam bulan. Bagi BEM SI Kerakyatan, solusi yang diusulkan pemerintah, seperti pemotongan anggaran pendidikan dan sektor strategis lainnya, adalah langkah yang keliru.
“Kehidupan bernegara bukan hanya tentang makan siang. Permasalahan pendidikan, jaminan kesehatan dan kebutuhan primer lainnya jangan sampai dikorbankan,” ujar Satria.
Ia menegaskan, kebijakan ini harus dirancang dengan pendekatan yang lebih sistematis dan humanis. Bukan sekadar mengalihkan anggaran dari sektor lain yang juga krusial bagi masyarakat.
Salah satu opsi yang diajukan pemerintah adalah meminta daerah menyisihkan anggaran dari APBD masing-masing. Namun, bagi Satria, usulan ini juga tidak mencerminkan keadilan fiskal yang seharusnya menjadi fondasi kebijakan negara.
“Tidak semua daerah memiliki APBD besar dan proporsional. Hanya daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi yang bisa melakukannya. Sementara daerah lain masih berjuang membangun infrastruktur dasar,” katanya.
Menurutnya, jika APBD daerah dikuras hanya untuk satu program nasional, konsekuensinya bisa berbahaya. Mulai dari pembangunan daerah terbengkalai, jalan-jalan tetap rusak dan sekolah semakin banyak yang mangkrak. Pada akhirnya, anak-anak di pelosok negeri semakin sulit mengakses pendidikan.
“Kita tidak bisa mengorbankan pembangunan daerah hanya demi satu program. Pemerataan harus jadi prioritas,” tegasnya.
Selain soal sumber pendanaan, Satria juga menyoroti pentingnya evaluasi teknis dalam implementasi program MBG.
“Anggaran puluhan triliun ini harus tepat sasaran. Jangan sampai hanya jadi proyek yang menguntungkan segelintir pihak,” katanya.
Ia mengingatkan, laporan dari masyarakat harus diperhatikan sebagai bentuk evaluasi, bukan justru diabaikan atau bahkan dibalas dengan tindakan represif.
“Banyak laporan yang mungkin terlihat sepele, tapi justru bermakna dalam memberi feedback bagi pemerintah. Jangan sampai rakyat yang mengkritik malah diancam,” pungkasnya. (aan/mzm)
