Batu, Seru.co.id – Banyaknya penganggaran tak masuk akal oleh Pemkot Batu melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu dikeluhkan oleh DPRD Kota Batu.
Seperti pengadaan thermalgun seharga Rp 7.6 juta per unitnya dengan total 3 unit dengan total Rp 22,8 juta yang diploting dalam anggaran BPBD Kota Batu. Padahal
Dinkes juga menganggarkan pembelian alat tersebut. Lalu, rencana pembelian 10 ribu masker dengan harga per unitnya senilai Rp 8 ribu dengan total Rp 80 juta. Diketahui bersama hal itu tak kunjung ada realisasi hingga sekarang.
“Sejauh ini belum ada laporan dari eksekutif terkait pembagian masker. Intinya ya harus dicek kebenarannya. Harusnya pihak eksekutif bisa transparan terhadap penggunaan anggaran. Pasalnya, penggunaan anggaran di tengah pandemi seperti saat ini harus bijak dan tepat sasaran,” keluh Wakil Ketua I DPRD Kota Batu dari Fraksi PKB Nurochman, Selasa (28/4/2020).
Senada, Ketua DPRD Batu Asmadi berharap adanya transparansi anggaran, untuk itu DPRD Batu berjanji akan terus mengawasi hingga terlaksana. Pasalnya, tiga unit yang dianggarkan itu bakal digunakan untuk siapa.
“Pesan kok cuma tiga, apa bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat,” keluh politisi PDI Perjuangan ini.
Bahkan, Asmadi mengaku jika Senin kemarin (27/4/2020), pemkot diharuskan membeberkan laporan secara merinci apa berapa anggaran yang sudah dipergunakan. Tapi ketika ditunggu juga belum ada kabar dari pihak pemkot. Untuk itu DPRD memutuskan melayangkan surat permintaan supaya pemkot melaporkan.
“Kemarin kita dijanjikan, berapa anggaran total secara rincian. Karena tak ada kabar ya akhirnya kami kirimkan surat kepada tim Satgas Covid-19,” bebernya.
Selanjutnya, paling penting yaitu bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa uang tunai/sembako yang harus segera terealisasi. Sejak diputuskan adanya pembatasan sosial sekitar 1 bulanan ini, pemkot terkesan lamban, tidak bertanggung jawab pada nasib warganya yang sudah menjerit kesulitan akibat Covid-19.
“Sudah semestinya bantuan sosial disalurkan kepada warga saat ini. Kami tekankan bahwa saat ini bukan saatnyaa mendata. Masyarakat itu menanyakan kapan bantuan datang,” ucap dia.
Ketika dikonfirmasi oleh DPRD, Pemkot selalu beralasan masih dalam pendataan.
Tapi proses itu berlarut-larut sehingga proses penyaluran bantuan sosial molor terus.
Di tempat yang sama, Ketua II DPRD Kota Batu Heli Suyanto mengeluhkan hal yang sama, dalam waktu dekat ia akan memberikan teguran jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai. Padahal, prinsipnya untuk percepatan, penanganan, dan penanggulangan jadi harus segera diwujudkan.
“Harapan kami ya sudah ada pendistribusian bantuan,” keluh politisi Partai Gerindra ini.
Menurut pihak pemkot, pembelian thermalgun sudah dilaporkan ke DPRD Batu. Bersamaan dengan laporan tersebut, juga ada laporan sewa drone milik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Sewa drone ini dianggarkan untuk dua kali pemakaian dengan total anggaran Rp 36 juta.
Sehingga dalam satu kali pemakaian anggarannya Rp 18 juta. Pada pertemuan sebelumnya, laporan itu hanya berbentuk makro, tidak terperinci. Dewan kemudian meminta agar eksekutif memberikan laporan penggunaan anggaran secara terperinci.
Menanggapi hal ini, pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulanga Bencana Daerah BPBD Kota Batu, Agung Sedayu ketika dikonfirmasi mengaku jika pihaknya hanya selaku penyedia anggaran.
“Kami cuma anggarkan, Dinas Pertanian (Dispertan) yang mengagendakan, yang komunikasi dari sana. Dan drone itu menggunakan bahan impor tablet seharga Rp 15 juta. Untuk dronenya memang gratis dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM),” jelas Agung.
Anggaran itu masuk dalam anggaran tak terduga dalam nomenklatur penganggaran. Karena hanya terbang satu kali dengan menampung 10 liter pertablet, sehingga anggarannya cuma terserap Rp 18 juta. Yang harus digaris bawahi, tambah Agung, pihaknya hanya kebebanan penganggaran saja karena yang koordinasi awal dari Dispertan.
Lalu ketika ditanya masalah pengadaan masker sejumlah 10.000 pcs, Agung berkilah jika masih dalam tahap proses produksi. Secara rinci harga satu masker Rp 8000 ribu. Belum lagi pajaknya.
“Pembeliannya kami pesan ke pelaku UMKM lokal di Batu yang tersebar di tiga kecamatan. Artinya itu semua sudah siap dan 10 hari sudah rampung, terhitung sejak hari jumaat kemarin pada saat kami pesan. Nanti kita akan bagikan,” kilahnya kembali. Pemesanannya pun terbagi tiap kecamatan. Spesifikasi masker sesuai standart keamanan berlapis tiga.
Terpisah, informasi yang didapat dari narasumber yang enggan namanya disebut mengaku jika dalam pengadaan masker, pihak BPBD masih sebatas komunikasi akan memesan. Komunikasi itu terjadi sekitar 2 minggu lalu.
“Sampai saat ini kami belum memproduksi masker tersebut. Waktu itu sebatas lisan saja, tidak ada uang. Ya saya gak berani,” keluh dia.
Menanggapi hal ini, Sekcam Bumiaji, Bambang Suliyan menerangkan, terkait pesanan masker dari BPBD pihaknya sebatas mempertemukan kepada ibu-ibu PKK Kecamatan Bumiaji. Selanjutnya mereka komunikasi sendiri.
“Kalau sekarang saya tak tahu perkembangannya. Lalu prosesnya bagaimana saya juga tak faham. Untuk harga, jujur saya hanya sebatas mendengar, harganya per pcs kisaran Rp 7.500 sampai Rp 8.000 an.Tapi lebih detailnya saya tidak mengerti,” tutupnya.(rka)
