AMPHURI berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU No. 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. AMPHURI menilai revisi tersebut berpotensi melemahkan fungsi pengawasan publik dan membuka celah penyalahgunaan wewenang.
