DPRD Kota Malang menggelar Rapat Paripurna tentang Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Terhadap LKPJ Walikota Malang Tahun anggaran 2020 dan Pengambilan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Walikota Malang Tahun Anggaran 2020. Dilanjutkan Penandatanganan tentang Keputusan DPRD atas Penerimaan LKPJ Walikota Malang Tahun Anggaran 2020, di Ruang Paripurna lantai 3, DPRD Kota Malang, Rabu (21/4/2021).
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di musim pandemi banyak dilirik berbagai kalangan. Padahal tidak sedikit yang gulung tikar, namun disisi lain banyak yang mampu survive. Bahkan mampu berkembang pesat melalui marketplace digital.
Peraturan Daerah (Perda) di Kota Batu masih belum semuanya bisa difungsikan dan digunakan oleh masyarakat. Lantaran masih tidak memiliki Peraturan Walikota (Perwali).
Upaya penekanan terjadinya persebaran virus covid-19 di Kota Batu terus digeber, melalui Satgas tingkat Kota demi terjaganya zona kuning. Namun hal berbeda terlihat ketika apel pagi yang digelar Senin (12/1/2021). Terlihat beberapa ASN tengah berkerumun, ketika hendak melakukan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap pekan.
Perumahan Griya Emas Beji Mutiara Residence kembali disidak oleh Komisi A DPRD Kota Batu. Pembangunan perumahan dipaksa dihentikan aktifitasnya, karena belum mengantongi izin sama sekali.
Menjelang bulan suci Ramadan Pemkot Batu bakal mengucurkan berbagai bantuan untuk masyarakat Kota Batu. Sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi.
Wacana re-building Pasar Besar Batu yang digadang-gadang menghabiskan anggaran APBN senilai Rp200 miliar, masih rancu hingga saat ini.
Kabar wacana uji coba sekolah tatap muka rencana bakal direalisasikan bulan April mendatang. DPRD Kota Malang telah membuat skema teknis, bagaimana siswa dapat masuk sekolah. Setelah dua semester lebih melaksanakan pembelajaran dalam jaringan (daring).
DPRD Kabupaten Malang hingga saat ini terus mendorong Pemkab Malang untuk melakukan perbaikan jalan di Desa Srigonco. Pasalnya, jalur destinasi wisata tersebut terus ditarget rampung hingga berakhirnya tahun 2021.
Pertemuan Pihak PT Matahari Departemen Store dan Pemkot Malang masih gagal. Hingga surat resmi antar kedua belah pihak pun buntu. Menanggapi hal itu, DPRD Kota Malang tidak akan mengeluarkan izin atau menganggarkan APBD tanpa adanya legal standing yang permanen.
Penyampaian jawaban Walikota atas pandangan umum fraksi pada tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Malang, DPRD menilai jawaban Walikota sudah hampir menjawab semua.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Malang bersama Walikota, Pjs Sekretaris Daerah, Forkopimda dan beberapa Dinas mengikuti Rapat Paripurna tentang Retribusi Jasa Usaha, di Gedung DPRD lantai 3, Jumat (12/3/2021). Harapannya disepakati kebijakan penyerapan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) lebih optimal.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang melakukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), di Ruang Sidang Paripurna Lantai 3 DPRD Kota Malang, Senin (8/3/2021). Ada tiga poin yang digodok, salah satunya bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Pasar Besar yang bakal direnovasi tahun ini, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang masih menunggu surat resmi dari eksekutif.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika berharap, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dapat segera menerapkan smart city. Sebagai bentuk dukungan, Made mendorong Pemkot Malang tak setengah-setengah menjadikan Malang Smart City.
Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan dalam Penyampaian Rekomendasi atas Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020 di manfaatkan Bupati Fadeli pamitan menjelang purna tugas. Sabtu (13/2/2021).
Belasan masyarakat pesisir selatan yang menamakan diri Komunitas Masyarakat Pengelola Cemoro Sewu (Kompas) Kabupaten Lumajang dan Gempar, Senin (1/2/2021) tadi. Mendatangi kantor DPRD Lumajang. Mereka meminta kepada dewan agar membantu membuka akses jalan menuju cemoro Sewu yang ditutup oleh Perusahaan Tambak Udang PT Luis di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian.
Minimnya Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Pasuruan, menjadi perhatian DPRD Pasuruan, sebab RPH di Kabupaten Pasuruan masih kurang. Kurangnya kebutuhan RPH menjadi kendala terhadap kebutuhan daging, terutama kebutuhan daging di wilayah Pandaan terbilang tinggi.
Sebuah video menjadi viral di media sosial menunjukkan seorang wanita sedang mencegat mobil dari jalannya. Wanita dalam video tersebut diduga sebagai Michaela Elsiana Paruntu atau Mika, istri dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara James Arthur Kojongian.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
