Bondowoso,SERU- Kemampuan APBD Bondowoso 2020 yang kecil, rupanya berdampak pada pelayanan kesehatan gratis pada masyarakat tidak mampu. Karena, sekitar 76 ribuan masyarakat miskin (maskin) di Kota Tape –julukan Bondowoso-.terancam tidak dapat lagi menikmati pelayanan kesehatan gratis yang dikover Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) paad 2020.
Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Adi Krisna di sela-sela kunjungan kerja (kunker) Komisi IV DPRD ke Kantor BPJD Kesehatan setempat, Selasa (21/1/2020) mengatakan, jumlah masyarakat miskin di Bbondowoso yang selama ini dikover Jamkesda sebanyak 116.262 orang. Namun, pada 2020, Jamkesda hanya bisa mengkover pelayanan kesehatan gratis hanya sekitar 40.058 orang atau sekitar Rp 20,1 miliar. ”Agar pada 2020 terkover semua, membutuhkan dana Jamkesda sekitar Rp 100 miliar. Jadi, kalu anggaran tidak ditambah, ya ada sekitar 76 ribuan masyarakat miskin yang harus dikeluarkan,” katanya.
Karena itu, menurut Adi Krisna, diperlukan pemikiran ulang dari pemkab, agar sekitar 76 ribuan masyarakat miskin tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Tapi, jika tidak terkover semua, setidaknya minimal 60 hingga 70 persen tercover Jamkesda. ”Komisi IV DPRD Bondowoso akan berupaya meminta pemkan memikirkan masalah ini, agar semua masyarakat miskin Bondowoso tetap mendapatkan pelayanan kesehatan gratis,” ungkapnya.
Politisi muda Partai Golkar Bondowoso, ini menjelaskan, sebenarnya dalam pembahasan APBD Bondowoso 2020, Komisi IV DPRD sudah menyarankan melalui Badan Anggaran (Banggar) agar subsidi untuk program Jamkesda ditambah sekitar Rp 50 milliar. ”Tapi, karena ada persoalan lain yang lebih penting dan APBD 2020 kita defisit Rp 140 milliar, sehingga masalah ini belum bisa terkover,” jelasnya.
Untuk itu, lanjut Adi Krisna, Komisi IV DPRD terus mendorong Pemkab Bondowoso untuk melakukan terobosan mencari tambahan anggaran program Jamkesda. Baik dari sektor PAD (Pendapatan Asli Daerah maupun sumber keuangan lainnya. ”Ini sudah diberlakukan mulai 2020, karena anggarannya yang didok kan hanya Rp 20 milliar,” imbuhnya.
Sementara Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bondowoso, Kemas Rona K mengatakan, sekitar 80 persen lebih dari total 720 ribu peserta BPJS Kesehatan dibayar oleh pemerintah, baik pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota. Ini berarti menggambarkan struktur Bondowoso masih banyak masyarakat miskin membutuhkan pelayanan kesehatan gratis melalui Jamkesda. ” Harapan kami, hal ini jangan sampai terjadi. Karena, masih banyak masyarakat miskin di Bondowoso dan mereka belum mampu membiayai ketika sakit. Kami berharap nantinya ada solusi dari pemerintah kabupaten,” katanya. (ido).
