Anwar Mukhtadlo menyampaikan, dalam hal ini, Kabupaten Bojonegoro menjadi kabupaten ke-9 yang ditetapkan sebagai kabupaten dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang akan dihitung pada 2024. Sementara untuk tahun ini, diawali pengumpulan paket komoditas dalam SBH.
Berdasarkan data pengendalian harga bahan pokok yang periodik dilaporkan Dinas Perdagangan Koperasi dan UM Bojonegoro melalui aplikasi Siskaperbapo Pemprov Jatim, harga beberapa komoditas bahan pokok cukup stabil. Seperti minyak goreng kemasan sederhana 1 liter stabil di harga Rp 14 ribu per 22 Desember. Begitu pula cabe keriting, bawang merah, telur ayam ras dan ayam kampung stabil. Sedangkan yang sering mengalami gejolak harga yaitu cabe, telur, bawang putih, bawang merah.
“Program pengendalian inflasi daerah berdasarkan strategi pemerintah pusat yang telah dijalankan yaitu pembentukan BUMD Pangan yang direalisasikan melalui Perda Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri,” ujar Anwar Mukhtadlo.
Dia melanjutkan, BUMD ini dalam rangka memberikan manfaat bagi perekonomian daerah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu daerah sentra produksi padi di Jawa Timur. Serta untuk meningkatkan PAD. BUMD ini berupa perusahaan umum daerah yang bergerak di bidang usaha sebagai penyedia, distributor, dan retailer.
Pemkab Bojonegoro juga telah bekerja sama dengan Bulog dalam pembentukan Satgas Pangan.
“Tak hanya bersinergi dengan Bulog, Pemkab juga melibatkan Polres dan Kodim dalam rangka memonitor ketersediaan distribusi dan fluktuasi harga 12 bahan pokok,” tegasnya.
Selaras dengan itu, lanjutnya, adanya Program Petani Mandiri (PPM) sangat berdampak. Selama 4 tahun, PPM telah diberikan kepada 1.563 poktan (kelompok tani) dengan jumlah anggota 187.061 petani. Sebab, pertanian ialah sektor penting pengendalian inflasi sebab 39 persen masyarakat Bojonegoro berprofesi petani.
