Program Beasiswa Nganjuk Tercoreng

Akibat Ulah Oknum Diduga Pungli

Nganjuk SERU –  Masih terngiang di telinga masyarakat Nganjuk, Bupati melaunching Kartu Nganjuk Cerdas (KNC), Minggu 8 Desember 2019 lalu untuk siswa SD dan SMP kategori berprestasi sebanyak 4.596. Dan gembar-gembornya, beasiswa juga tidak dipungut biaya apapun (gratis). Dengan harapan bermanfaat dan Kabupaten Nganjuk lebih unggul dan berperstasi dalam dunia pendidikan.

Namun sayangnya apresiasi itu dianggap belum berjalan maksimal. Menurut informasi, beberapa oknum memanfaatkan program tersebut mengatasnamakan kedinasan. Mungkin dibilang masih terlalu dini jika ada kasus-kasus diawal.

Seperti informasi terjadi di sekolahan SD Negeri Jampes 1 Kecamatan Pace yang ditemukan dugaan terkait pungutan liar (pungli) dilakukan oleh oknum sekolah dengan bebagai modus. Bahkan informasinya,  tarikan sejumlah uang sebesar Rp 100 ribu per siswa itu dilakukan dengan terang-terangan dengan dalih sudah disepakati bersama sebagai ganti transportasi pengurus.


Apapun bentuknya iuran yang telah disepakati dengan sumber anggaran dari program pemerintah itu harus dipertanyakan. Apalagi dengan nilai yang telah ditentukan.

Seperti dikatakan salah seorang tokoh masyarakat sekitar, ada tarikan harus secara resmi menggunakan kuitansi yang dikeluarkan oleh dinas. Bukan sebaliknya menggunakan modus kesepakatan dan ada kebijakan sari pihak KS. “Modus itu. Jika ada kesepakatan kemungkinan tidak ada yang mau dari wali murid. Sebab, dana itu sangat bermanfaat betul bagi kehidupannya. Apalagi kesepakatan sudah ditentukan nilainya. Oknum itu sudah tidak benar mas. Katanya gratis, kok masih saja dimintai duit iuran,” katanya.

Lebih jauh dikatakan bahwa semua itu adalah kebijakan dari KS untuk meminta uang tarikan tersebut. Jika hal itu memang terjadi, patut disayangkan.

Hal senada disampaikan Sri Rahayu (47),  warga Desa Mlandangan Kecamatan Pace salah satu wali murid. Pihaknya mengaku, dana yang diterimanya sebesar Rp 470 ribu dari rekening dipotong Rp 20 ribu untuk sisa saldo dan Rp 100 ribu untuk transport pengurus. Dan sisanya yang diterima sebesar Rp 350 ribu. “Saya tidak tahu mas. Dari bank Rp 470 ribu dipotong Rp 100 ribu untuk gantinya transport dan syukuran. Katanya kebijakan KS gitu mas,” jelasnya dengan nada kalem saat didampingi suaminya.

Lebih lanjut Sri menjelaskan, tarikan dana itu disetorkan langsung kepada salah satu oknum guru berinisi Y. Dia tidak sendiri, ada 6 (enam) siswa yang mendapatkan beasiswa juga menyetor uang ke oknum yang diduga selaku koordinator. “Pagi tadi, Sabtu (14/12) mas saya setor uang ke guru Y, yang lain sudah semua kemarin. Sebenarnya ya sayang mas kalau uang Rp 100 ribu diberikan. Uang segitu sangat bermanfaat bagi keluarga mas. Tapi mau bagaimana lagi katanya sudah sepakat untuk syukuran sama uang ganti transport,” terangnya.

Hal itu sangat dibutuhkan tindakan tegas pemerintah dan pihak terkait. Modus-modus yang diperankan cukup klasik. Jika dibiarkan akan menjadi kultur dan mencoreng pencitraan terutama dunia pendidikan.

Di sisi lain, Bagus Prihantoro salah satu staff Korwil Pendidikan Pace juga menyampaikan, harus lebih ekstra dalam sistem pengawasan serta tindakan tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan tindak melanggar hukum.


Menurutnya, ini sudah beberapa kali Kecamatan Pace khususnya dunia pendidikan kembali digemparkan dengan adanya isu tidak sedap. Pihaknya selaku pengawas sangat miris jika wilayahnya terimbas dari kasus yang diperbuat oleh oknum. “Setelah terjadi sebelumnya kasus dugaan penyimpangan dana BOS. Sekarang kembali muncul dengan kasus yang berbeda. Kami secepatnya akan melakukan koordinasi dari pihak-pihak terkait. Jika ini betul terjadi maka dunia pendidikan di wilayah Pace sudah tercoreng dari ulah-ulah oknum pendidikan itu sendiri,” katanya.

Ditambahkannya, pihaknya juga akan melibatkan beberapa pihak terkait untuk segera dilakukan tindakan. Jika hal ini dibiarkan akan menjadi kultur oleh oknum di dunia pendidikan. Selain itu, sosialisasi harus lebih mengena supaya program bisa tepat sasaran. Lantaran, masyarakat tidak mengerti dan mudah sekali dimanfaatkan oleh beberapa oknum. “Jika memang terbukti, harus ada tindakan tegas untuk dijadikan efek jera. Mau sampai kapan seperti ini. Moralitas  dan SDM harus dibangun dan dibentuk agar tidak merugikan satu sama lain,” imbuhnya. (wan/ono)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *