Malang, SERU.co.id – Peringati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXVI tahun 2022, Kota Malang masih merangkak menuju kemandirian fiskal. Dalam artian, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang belum dapat mengatur pendapatan maupun belanjanya secara mandiri, dan masih bergantung kepada Pemerintah Pusat.
Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji mengakatan, jika Kota Malang sendiri masih salah satu dari tiga daerah di Jawa Timur yang menuju mandiri fiskal. Dirinya mengaku, jika tidak ada pandemi melanda, Kota Malang sendiri sudah mandiri secara fiskal di tahun 2021, berdasarkan prediksinya.
“Se-Jawa Timur baru satu Surabaya saja (mandiri fiskal). Yang menuju mandiri, baru Gresik, Sidoarjo, Kota Malang. Sebetulnya kami targetkan kalau tidak ada covid-19, di tahun 2021 kita sudah ada kemandirian fiskal (dengan APBD 2 T lebih) itu kita cover sudah satu lebih,” seru Sutiaji, setelah menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah 2022 secara virtual, Senin (25/4/2022).
Sutiaji sendiri mengungkapkan, jika ketergantungan Kota Malang terhadap dana transfer (pemerintah pusat) masih besar, dan masih didominasi oleh pajak. Namun secara bertahap, ia sebutkan ketergantungan tersebut akan berkurang seiring pengoptimalan potensi-potensi daerah, seperti sektor perdagangan dan jasa.
“Mudah-mudahan Kota Malang ini 60/40 (60 daerah, 40 pusat, red). Satu memang kesadaran masyarakat untuk bayar pajak (menjadi kendala), kedua potensi pendapatan lain. Bagaimana inovasi dimunculkan, sehingga harapannya Kota Malang dari segi pendapatan bisa naik,” jelas politisi partai berlambang bintang mercy ini.
Dalam momen Peringatan Hari Otonomi Daerah ini, Sutiaji juga berharap, melalui kerjasama dengan para pimpinan perangkat daerah. Otonomi di Kota Malang dapat segera tercapai secara penuh.
“Melalui Forkopimda itu, daerah itu kekuatannya di forum pimpinan daerahnya yang saling membantu. Misal dari Polri-TNI, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan. Harapannya ini menjadi satu kesatuan untuk menguatkan PAD,” pungkasnya.
Di lain sisi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian melalui Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro mengatakan, jika masih terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD di bawah 20 persen. Dengan minimnya tingkat pendapatan tersebut, ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat masih besar.
“Meski otonomi daerah ini memberikan dampak positif, namun data menunjukkan pada kenyataannya belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Sehingga menjadi suatu hal yang ironis, mengingat kewenangan telah diberikan kepada daerah, namun keuangan masih tergantung kepada Pemerintah Pusat,” kata Suhajar, dalam sambutannya.
Ia juga menyampaikan, pihaknya memberikan apresiasi kepada daerah-daerah otonomi baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya. Harapannya, dapat meningkatkan angka indeks pembangunan manusia (Human Development Index), menurunkan angka kemiskinan, serta akses infrastruktur yang baik.
“Peningkatan tersebut, agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat lainnya,” sambungnya.
Sementara untuk daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya masih rendah, agar kedepannya melakukan suatu terobosan dan berbagai bentuk evaluasi. Ia juga berpesan kepada seluruh Kepala Daerah untuk jeli menangkap peluang dan potensi di masing-masing daerah.
“Perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan dalam penyusunan program APBD agar tepat sasaran. Untuk daerah yang masih rendah PAD-nya, melakukan inovasi agar memiliki nilai tambah. Serta meningkatkan PAD-nya bahkan melebihi TKDD tanpa memberatkan rakyat,” tandas Suhajar.
Selain memperingati Otonomi Daerah ke-XXVI Tahun 2022, dalam kegiatan tersebut Kemendagri juga meluncurkan dua sistem daring. Sistem yang dimaksud, Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SI LPPD) dan Konsultasi Virtual (Kovi) Otonomi Daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Walikota Malang Drs H Sutiaji, Wakil Walikota Malang Ir Sofyan Edi Jarwoko, Sekda Kota Malang Ir Erik Setyo Santoso, Wakapolresta Malang Kota AKBP Deny Heryanto, SIK, MSi, Dandim 0833/Kota Malang diwakili Pasi Intel Kodim 0833/Kota Malang Kapten Arm Hadi Supratikno, serta Kasi Intel Kajari Kota Malang Eko Budi Susanto, SH. (ws5/rhd)
Baca juga:
- Harga BBM di Shell, BP, Vivo dan Pertamina Kompak Turun Mulai 1 Juni 2025
- Babinsa Kedungkandang Bersama Warga Kerja Bakti Bersihkan Saluran Air
- Kemenkes Imbau Masyarakat Waspadai Lonjakan Covid-19 di Asia
- Babinsa Blimbing Dampingi Petani Jaga Kualitas Panen Gabah
- Diskopindag Kota Malang Tepis Isu 57 Koperasi Merah Putih Disusupi Pengurus Titipan
