BPN Gresik Terapkan Pelayanan “House to House”

Kepala ATR/BPN Gresik, Asep Heri

Gresik, SERU – Kabupaten Gresik termasuk lima dari seluruh kabupaten kota di seluruh Jawa Timur, yang telah menerapkan konsep pelayanan “House to House” bidang pertanahan. Kepala ATR/BPN Gesik, Asep Heri menyatakan konsep pelayanan i i tergolong canggih, karena menggunakan jaringan internet secara online. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan BPN serta membayar pajak terkait pertanahan, akan dimudahkan dengan pelayanan ini.


“Secara teknis, konsep ini menggabungkan wajip pajak, obyek pajak, luasan dan nilai pajak. Tidak perlu validasi manual. Contohnya, wajib pajak bayar pajak di kantor pajak Pemda, kami di BPN juga bisa tahu dalam waktu yang sama,” ujar Asep Heri usai memperingati HUT ke- 59 Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang (HANTARU) dan HUT ke-32 Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah (IPPAT) tahun 2019, di Kantor ATR/BPN Perum Bunder Asri, Minggu (20/10).


Terkait program desa binaan di Pulau Bawean, Asep menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya sudah berhasil menerbitkan sertifikat untuk 35 ribu petak bidang dari target 60 ribu di tahun 2019.


“Sekarang kita mendapat amanah baru, yaitu harus menyelesaikan sertifikasi untuk 110 ribu bidang tanah di Pulau Bawean tahun 2020.Karena itulah,  kita menggelar Bulan Bakti Agraria 24 September – 26 Oktober tujuannya menyiapkan desa desa di Bawean menjadi desa binaan pada tahun 2020,” ujar Asep.


Ditanya kendala selama ini di Bawean, Asep mengatakan banyak keluarga ahli waris yang berada di luar negeri. Terutama di Malaysia dan Singapura, dengan beragam alasan.
“Untuk itu, kita menggandeng banyak unsur, untuk menyukseskan program desa binaan tahun 2020. Seperti PPAT masalah ke PPAT an, untuk masalah hukum degan polisi, keamanan dengan koramil, dengan Pmed, Pertanian dan banyak unsur oemerintah yang lain,” katanya.


Swbwlumnya, Bupati Dr Sambari Halim Radianto menyebutkan, hingga kini masih ada sekitar 600 ribu bidang tanah di Gresik yang belum bersertifikat.
“Kami mengapresiasi dan selalu mendukung program sertifikasi  BPN, agar selambat-lambatnya tahun 2024 seluruh bidang tanah di Gresik selesai disertifikasi,” tegas Bupati Sambari. (san)



Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *