Blitar, SERU.co.id – Puluhan pekerja outsourcing yang terdiri dari tenaga kebersihan dan cleaning service Pemkot Blitar, meluruk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Senin (11/1/2021).
Kedatanan mereka di Kantor DLH Kota Blitar di Jalan Pemuda Sumpomo sekitar pukul 07.30 WIB tersebut, untuk meminta klarifikasi terkait alasan kontrak mereka tidak diperpanjang sejak 31 Desember 2021. Mereka mengaku mewakili 161 pekerja outsourcing lainya yang mengalami nasib serupa.
Ani Rusminah, yang mengaku sudah bekerja 5 tahun sebagai pekerja outsourcing DLH Kota Blitar mengatakan, kontrak kerja mereka berakhir pada 31 Desember 2020. Namun sebelumnya mereka telah mendapatkan pemberitahuan dari PT yang merekrut agar memperbarui kontrak dengan menyerahkan surat lamaran.
Namun, pada 9 Januari 2021 ternyata sudah ada pengumuman online soal daftar nama tenaga outsourcing yang dinyatakan diterima di DLH berjumlah 310 orang. Sayangnya dari jumlah 310 orang ini, 161 tenaga lama sama sekali tak ada dalam daftar.
“Totalnya pada 2020 kemarin kan 290. Dan tahun 2021 ini saya lihat secara online pada tanggal 9 Januari 2021 ada 310. Padahal yang tidak diperpanjang kontraknya kan 100 lebih tapi kok jumlahnya malah nambah jadi 310. Dan disitu alamatnya banyak yang palsu. Kami kesini hanya ingin klarifikasi kenapa kami diputus kontrak tanpa alasan yang jelas,” kata Ani Rusminah, Senin (11/1/2021).
Lebih lanjut wanita yang sehari-hari bertugas di Pemadam Kebakaran ini menyampaikan, sebelumnya tidak pernah seperti ini, tapi kenapa setelah Pilkada dan terpilih Walikota baru ada ratusan pekerja yang tidak diperpanjang kontraknya.
“Saat ini ada 161 orang tidak diperpanjang kontraknya, tapi anehnya DLH justru menambah pekerja outsourcing sebanyak 20 orang. Jadi total pekerja outsourcing untuk tahun 2021 ini ada 310 orang, namun 161 orang dirumahkan,” tandasnya.
Beredar kabar tidak diperpanjangnya kontrak kerja ini berhubungan dengan agenda Pilkada 2020 lalu. Dimana para pekerja outsourcing dianggap berpihak kepada salah satu calon walikota dan wakil walikota Blitar Henri Pradipta Anwar dan Yasin Hermanto.
Ditanya terkait hal ini, Ani mengakuinya, bahkan ada 60 persen pekerja outsourcing yang menyatakan dukungan kepada Henry-Yasin. Hal ini dilakukan sebagai bentuk balas budi karena mereka kebanyakan direkrut saat Walikota Blitar masih dijabat Samanhudi Anwar yang tak lain ayah dari Henry Pradipta Anwar.
“Saya tidak menjelekkan sana sini tapi faktanya sejak jaman walikota-walikota sebelumnya tidak ada seperti ini. Kalau alasanya evaluasi tidak ada bukti kami gagal menjalankan tugas. Saya tahu teman-teman kebersihan ini yang berperan sehingga Kota Blitar bisa dapat empat kali piala Adipura,” pungkasnya.
Sementara Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi menjelaskan, terkait permasalahqn tersebut, sudah dijadwalkan rapat kerja bersama DLH dengan Komisi 3 DPRD Kota Blitar. Namun rapat kerja dibatalkan karena banyak anggota Komisi 3 yang berhalangan hadir.
“Hari ini agendanya rapat kerja namun batal karena banyak anggota yang berhalangan hadir,” kata Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Blitar. (fjr/mzm)
