Malang, SERU.co.id – Hampir semua toko dan kafe di kawasan Kayutangan Heritage tutup, jalanan nampak sepi. Hal tersebut lantaran sebagai bentuk antisipasi atas dampak aksi demo yang dikhawatirkan anarkis, seperti terjadi di kota lainnya.
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Baihaqi menyebut, tutupnya pertokoan merupakan inisiatif dari para pengelola. Hal itu berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi keamanan terkini.
“Kalau mereka tutup, mungkin membaca kondisi dan situasi sambil menunggu perkembangannya seperti apa. Dari kami tidak ada imbauan khusus terkait penutupan usaha di kawasan wisata Kayutangan Heritage,” seru Baihaqi, saat dikonfirmasi melalui panggilan telepon, Senin (1/9/2025).
Baihaqi menjelaskan, pihaknya berpedoman pada arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan surat edaran (SE) Gubernur Jawa Timur. Pemerintah dalam arahan tersebut memberikan imbauan ditujukan hingga tingkat RT dan RW untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya.
“SE tersebut berlaku dari tanggal 1 hingga 4 September 2025 dan ditujukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan gangguan ketertiban. Saya berharap dan meyakini, masyarakat sudah membaca situasi dan kondisi untuk menjaga ketertiban sampai ke level paling bawah,” ungkapnya.
Penutupan sejumlah toko di kawasan Kayutangan Heritage ini pun dipastikan bukan merupakan kebijakan pemerintah. Akan tetapi, langkah mandiri dari pelaku usaha berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.
Sebagai informasi, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan surat edaran terkait upaya pencegahan gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Edaran tersebut dikeluarkan menyusul kondisi kerusuhan massa demo di berbagai daerah.
Khofifah mengatakan, kondisi dinamika masyarakat saat ini telah menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Diperlukan langkah-langkah strategis dalam upaya pengendalian kegiatan masyarakat untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya peristiwa serupa.
“Perlu penguatan sinergisitas antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri dan instansi pemerintah lainnya. Kemudian melakukan upaya-upaya preventif untuk pengamanan obyek-obyek vital di daerah masing-masing,” ujarnya.
Pemprov Jatim juga mengimbau perguruan tinggi, sekolah, pondok pesantren dan lembaga pendidikan lainnya untuk mencegah pelibatan peserta didik dalam kegiatan yang melanggar regulasi. Utamanya, kegiatan yang dinilai tidak perlu pada malam hari.
“Kami memerintahkan Kepala Desa/Lurah, Ketua RW dan Ketua RT serta melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk melakukan upaya pengamanan di lingkungan masing-masing. Hidupkan kembali kampung tangguh atau kampung merah putih untuk mencegah aksi gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,” jelasnya.
Pemprov Jatim mengajak Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lembaga masyarakat untuk menjaga kerukunan dan kondusifitas masyarakat. Upaya pengendalian kegiatan anggota masyarakat juga dipandang perlu melalui peningkatan tugas dan peran RT dan RW. (bas/rhd)
