Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Bappeda Kota Malang menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Rakor PKD) dalam penurunan angka kemiskinan.
Dimana penurunan angka kemiskinan kini mencapai 3,91 persen di semester pertama 2024, dan ditargetkan turun hingga 3,66 persen pada tahun 2026.
Perwakilan Penjabat (Pj) Kota Malang, melalui Sekretaris Bappeda, Tedy Sujadi Soemarna ST MEng SC menghimbau, kolaborasi semua pihak demi mencapai target angka kemiskinan 3,66 persen pada 2026. Ia menyampaikan, angka kemiskinan di Kota Malang telah mengalami fluktuasi.
“Pada Tahun 2020 angka kemiskinan meningkat menjadi 4,44 persen, lalu naik lagi ke 4,62 persen pada 2021. Namun terus menurun sejak 2022,” seru Tedy, saat membacakan sambutan Pj Wali Kota Malang, Selasa (29/10/2024)
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kota Malang pada tahun 2024 mencapai 38,840 jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 2,940 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Malang tahun 2024-2026, target angka kemiskinan yang diharapkan berada di kisaran 3,66-4,45 persen. Meski capaian angka saat ini telah memenuhi target, Tedy menegaskan, pentingnya sinergi semua pihak agar target minimal 3,66 persen tercapai di tahun 2026.
Untuk mencapai target ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah mengalokasikan dana Rp638,922 miliar pada perubahan anggaran tahun 2024. Anggaran ini diperuntukkan pada 3 (tiga) strategi utama penanggulangan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Strategi pertama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan anggaran Rp555,922 miliar. Program ini meliputi pemberian bantuan pangan bagi lansia terlantar, pembayaran iuran jaminan kesehatan, dan beasiswa bagi pelajar serta mahasiswa.
Strategi kedua, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi. Dana sebesar Rp29,882 miliar dialokasikan untuk pelatihan keterampilan bagi fakir miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan pencari kerja.
Strategi ketiga, yaitu penurunan jumlah kantong kemiskinan melalui optimalisasi infrastruktur, mendapat alokasi Rp40,911 miliar. Program ini bertujuan meningkatkan akses layanan dasar, konektivitas antar wilayah, dan konsolidasi program di daerah.
Tedy menekankan, pentingnya database kesejahteraan sosial sebagai dasar pelaksanaan program. Ia juga mengajak peran serta swasta melalui forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dan Baznas dalam mendukung penanggulangan kemiskinan Kota Malang.
“Melalui kegiatan ini, mari kita berkolaborasi dan bersinergi untuk menemukan dan melaksanakan solusi penanggulangan kemiskinan Kota Malang,” tandasnya. (ws12/rhd)
