“Ini kan uang banyak ya, ditambah dengan (persoalan) keuangan saksi yang notabene DPP dan DPD melihat salah satu penyebab kita tidak dapat kursi adalah kesalahan dalam kontribusi dan manajemen dari penyerahan uang saksi. Padahal DPP juga sudah bantu uang saksi sebanyak Rp 100 ribu di situ dan itu wajib untuk dibagikan sebelum masa pencoblosan. Kalau totalnya tinggal kalikan saja dengan jumlah TPS se Jember,” sambungnya.
Terkait dugaan skandal penggelapan dana partai, Plt. Ketua DPC Demokrat Jember Mahathir Muhammad mengaku pihaknya masih belum bisa memberikan jawaban konkret. Pasalnya masih akan dilakukan audit oleh pihak internal.
Namun dirinya juga tidak menepis, santer soal dugaan skandal penggelapan dana partai di DPC Demokrat Jember.
“Tentunya organisasi yang baik itu harus transparan serta akuntabel. Saya ingin peralihan atau transisi kepengurusan ini menjadi lebih baik. Salah satunya yang paling prinsip itu masalah keuangan. Nah kita tentunya ingin masalah keuangan itu beres,” kata Mahathir saat dikonfirmasi terpisah.
“Kalau memang beredar isu tentang adanya masalah keuangan di DPC Demokrat oleh ketua sebelumnya. Memang benar! Tentunya kami selesaikan secara keorganisasian,” sambungnya.
Namun demikian, lanjut Mahathir, dari proses mempertanyakan soal anggaran keuangan dana partai. Diakui tidak mudah dan ada kendala.
“Menurut kami karena kurang kooperatif, diantaranya (ada persoalan) nomor saya diblokir oleh ketua sebelumnya. Menurut saya itu kurang gentle ya,” ungkapnya.
“Padahal saya berharap transisi ini baik-baik saja. Saya ajak ketemuan mas Try Sandi, sediakan waktu, malah tidak bisa dihubungi. Bahkan nomor saya diblokir itu. Jadi kalau ada hal-hal yang rame-rame itu (dugaan skandal penggelapan anggaran dana partai) kan ada sebabnya, artinya tidak akan ada asap tanpa ada api, gitu kan,” sambungnya menjelaskan.
Sehingga dari dugaan soal anggaran dana partai itu, kata Mahathir, dalam jangka waktu 14 hari setelah rapat pleno.
Mantan Ketua DPC Demokrat Jember Try Sandi Apriana diberi waktu untuk melakukan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan soal anggaran dana partai.
