PROBOLINGGO, SERU.co.id – Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menerima “rapor” Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2019 di Bali, Senin (27/1).
Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) itu menunjukkan, Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh nilai 71.00 dengan predikat BB.
Nilai di tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018, yang semula 70,49 menjadi 71,00 dengan tingkat akuntabilitas kinerja tetap di predikat BB. Rapor tersebut diterima dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.
Evaluasi ini untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.
Hasilnya, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh nilai 71,00 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan sudah sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
Komponen yang dinilai meliputi perencanaan kinerja 23,54; pengukuran kinerja 17,87; pelaporan kinerja 10,31; evaluasi kinerja 5,78, dan capaian kinerja 13,50 sehingga total menjadi 71,00.
Setiap tahun Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah. Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori.
Kementerian PANRB juga memberikan rekomendasi dalam rapor tersebut, agar setiap pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.
Untuk Pemerintah Kota Probolinggo, Kemenpan RB merekomendasikan beberapa hal seperti menyempurnakan peta proses bisnis yang ada, dengan mencermati kembali hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan pemda dan sebagai dasar penyusunan cascading kinerja, serta evaluasi kelembagaan perangkat daerah.
Pemkot Probolinggo juga harus menyusun proses bisnis yang dilegalkan melalui keputusan wali kota dan kepala OPD. Mendorong diterapkannya anggaran berbasis kinerja, memastikan seluruh perangkat daerah dapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarannya.
Kabag Organisasi Prijo Djatmiko menambahkan, rekomendasi lain yang disebutkan adalah meningkatkan budaya kinerja seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo agar setiap individu bertanggung jawab terhadap ukuran keberhasilannya.
“Akan dilakukan evaluasi keseluruhan terutama untuk memperbaiki nilai yang mengalami penurunan, konsolidasi kepada seluruh OPD untuk berkomitmen melakukan perbaikan dalam upaya meningkatkan implementasi manajemen kinerja di OPD masing-masing. Serta melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi,” ujar mantan Kepala Pelaksana BPBD ini.
Beberapa evaluasi capaian dalam SAKIP yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo adalah pimpinan dan kepala OPD sudah mulai menunjukkan komitmennya untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan penerapan SAKIP.
Pemkot setempat telah melakukan perbaikan dalam upaya meningkatkan implementasi manajemen kinerja di lingkungan Kota Probolinggo. Perbaikan dilakukan dengan merevisi indikator kerja utama dan telah diturunkan perjanjian kinerja sampai ke level OPD, mulai menumbuhkan budaya kinerja pada sebagian besar OPD.
Sementara itu, Wali Kota Hadi Zainal Abidin menegaskan, semua pihak harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi sebagai umpan balik perbaikan kinerja dalam menerapkan manajemen kinerja dan capaian kinerja secara berkelanjutan. “Tahun depan targetnya harus A,” katanya. (Hend/hms)
