“PWI Malang telah memberikan pencerahaan terhadap kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan. Edukasi ini sangat penting untuk mengantisipasi sejak dini terhadap perilaku yang mengatasnamakan dan mencoreng wartawan. Serta merugikan masyarakat yang menjadi korban,” ungkap Didik, dalam sambutannya.
Wabup mengakui, beberapa oknum wartawan tersebut tidak hanya mendatangi kantor desa. Namun sudah berani mendatangi Camat maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Maka seiring hal tersebut, Camat maupun Kades sebagai ujung tombak roda Pemerintahan, perlu mengetahui apa arti sesungguhnya Jurnalistik.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PWI Malang Raya, Ir Cahyono menambahkan, pihaknya banyak menerima pengaduan. Yakni laporan mengenai pemerasan mengatasnamakan wartawan. Tak hanya Kades saja yang kerap didatangi oknum tersebut, namun juga Kepala Sekolah.
“Kami tidak hanya memberikan edukasi agar terhindar dari pemerasan. PWI Malang juga akan memberikan pemahaman bermedia sosial agar tak terjerat UU ITE,” ucap Cahyono.
Perlu diketahui, Dewan Pers telah mewajibkan seluruh Jurnalis mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Dimana dalam kaidah Jurnalistik, seorang wartawan tidak diperkenankan meminta uang kepada narasumber.
PWI Malang Raya sendiri sudah menerbitkan buku sebagai panduan di lapangan. Termasuk di dalamnya menjelaskan, tentang hak jawab narasumber, jika suatu berita terdapat ketidaksesuaian dengan pernyataan narasumber. (rhd)
Baca juga:
- DKP Kabupaten Malang Targetkan 42 Kelompok B2SA, Dorong Kesejahteraan Lewat Berkebun
- Mensos Hadiri Peringatan HLUN 2025 di Jember, 4.000 Lansia Senam Massal
- Ribuan Buruh Siap Geruduk Istana Merdeka Tuntut Perlindungan di Tengah Gelombang PHK
- Karate Championship Piala Dandim 0833 Ajang Pencarian Bibit Unggul Atlet Nasional Internasional
- Pengamat Sebut Jokowi Masuk Bursa Ketum PPP sebagai Wujud Partai Kehilangan Arah
