Jakarta SERU – Konflik internal yang terjadi didalam tubuh organisasi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mengakibatkan ketidakpastian pelaksanaan Kongres GMNI XXI yang rencananya akan dilaksanakan di kota Ambon, Maluku.
Sebelumnya, telah disampaikan oleh Ketua DPP GMNI, Yohana Maris Budianti yang menyebutkan SK Badan Pekerja Kongres GMNI XXI cacat prosedural. Hal itu dibenarkan oleh Made Bryan Pasek Mahararta, salah satu Ketua DPP GMNI mengenai tidak pernah adanya rapat pleno kepengurusan DPP GMNI pasca Rapimnas GMNI November lalu.
Dia menjelaskan pembahasan pelaksanaan Kongres GMNI ke XXI hanya terjadi secara sepihak jauh dari nilai-nilai demokratis. Sementara, banyak persoalan yang belum terselesaikan. Namun, tetap dipaksakan sehingga harus menabrak segala aturan tata tertib organisasi.
“Tentu semua berharap Kongres GMNI XXI dapat menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, sebagai pertanggungjawaban moral perlu dipastikan juga prosedur pembentukan panitia kongres itu harus clear, bukan sepihak karena ada tekanan dari oknum tertentu”, ungkap Bryan melalui sambungan telepon kepada SERU.co.id, Selasa (1/10/2019) pagi.
Pria berusia 28 tahun yang akrab disapa bung Ibenk ini menilai adanya tekanan oknum tertentu memengaruhi permasalahan internal lain seperti status kepengurusan DPP GMNI belum ada kejelasan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang selama ini tidak dibahas melalui rapat pleno DPP GMNI. Hal ini menunjukkan ada ketidakberesan dalam kepengurusan selama ini.
Perlu diketahui, dalam SK Badan Pekerja Kongres GMNI XXI tidak tercantum nama pengurus lain seperti Fatan Fahriady Oscha selaku Wasekjen Internal dan Rikardo Loi selaku Ketua DPP GMNI Bidang Kepulauan dan Daerah Perbatasan.
“Sampai saat ini status kedua pengurus tersebut belum ada kejelasan, seperti menggantung begitu saja. Sementara, tanpa pernah ada pembahasan SK panitia kongres bisa diterbitkan. Begitu juga penerbitan SK cabang yang terkesan tebang pilih. Tentu ini menimbulkan pertanyaan besar apa yang sebenarnya terjadi”, katanya.
Ia berharap akan ada kepastian status kepengurusan DPP GMNI sebelum Kongres GMNI XXI dilaksanakan. “Disaat seperti ini, Ketua Umum harus lebih tegas menjalankan kepemimpinan organisasi sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya, bukan asal melepaskan begitu saja,” pungkasnya. (tut)
1 Komentar