Kota Malang, SERU
Ribuan mahasiswa dari berbagai aliansi dan kampus Se-Malang Raya turun ke jalan. Bak mengulang peristiwa demo ’98, mahasiswa serentak menyuarakan berbagai tuntutan menyikapi kebijakan pemerintah yang dinilai tak berpihak pada rakyat, di depan gedung DPRD dan Balaikota Malang, Senin (23/9/2019).
Demo ini merupakan buntut kecaman terhadap DPR RI di Jakarta Pusat, yang dianggap telah menipu rakyat dan berani melakukan kesewenangan dalam menggodok dan memutuskan RUU KUHP, UU KPK dan lainnya. Kecaman tersebut lantaran ada dugaan pihak oligarki yang memesan RUU untuk kepentingan mereka, namun mengesampingkan kepentingan rakyat.
Dengan seruan ‘Reformasi, reformasi dikorupsi. Demokrasi, demokrasi oligarki,’ mahasiswa yang kompak berpakaian hitam ini membawa beberapa poster dan spanduk, serta bendera merah putih. Mahasiswa menyuarakan aksi dengan sesekali menyanyikan lagu-lagu nasional dan penyemangat demo. Massa aksi menuntut adanya pencabutan beberapa Draft RUU KUHP, seperti ketenagakerjaan, kekerasan seksual, perlindungan kerja rumah tangga dan lainnya.
“Kami menganggap ini jelas menipu rakyat secara nyata dengan mengatasnamakan rakyat. Akan tetapi, di dalamnya menyengsarakan rakyat. Demokrasi saat ini adalah demokrasi oligarki, pemilik saham yang menguasai partai. Kami bertekad memperjuangan seruan ini, bersama seluruh elemen dan mahasiswa se-Indonesia. Sampai kesemuanya ini menjadi jelas, dan betul-betul dicabut,” seru salah satu orator.
Koordinator Lapangan, Reni Eka Mardiana, mengatakan alasan tidak mau menemui anggota dewan, lantaran aksi ini ditujukan kepada DPR RI. Sementara Gedung DPRD Kota Malang sebagai simbol DPR RI yang membuat berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU), diantaranya RUU P-KS, RUU KUHP dan lainnya. “Ini sekaligus gerakan kami di daerah untuk memberikan semangat kepada teman-teman mahasiswa yang melakukan aksi di Jakarta. Agar semangat mereka tidak kendor dalam menyuarakan aspirasinya. Kami harap, apa yang kami suarakan bisa ditindaklanjuti,” terang Eka.
Sementara itu, salah satu mahasiswa yang turun demo mengatakan, mereka mendapatkan doa restu dari beberapa dosen untuk turun aksi di gedung DPRD Kota Malang. ” Sebagian dari kami ada yang mendapatkan ijin, sebagian lagi juga nekat. Jika ada dosen yang akan memberikan sanksi karena absen tidak mengikuti perkuliahan hari ini. Itu urusan nanti. Karena kami mahasiswa, murni berjuang atas nama rakyat,” ungkap Vicky, mahasiswa ITN Malang.
Aksi demo ini menjadi kado istimewa menjelang pelantikan para pimpinan DPRD Kota Malang, yaitu Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika (PDIP), Wakil Ketua I DPRD Kota Malang, Abdurrochman (PKB), Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, H. Asmualik (PKS) sebagai dan Wakil Ketua III DPRD Kota Malang, Rimzah (Gerindra).
Polres Kota Malang menerjunkan sekitar 450 pasukan pengamanan, baik dari Polres Kota Malang dan Kodim 0833. Arus lalu lintas menuju ke Jalan Tugu ditutup mulai dari Jalan Kertanegara, Jalan Gajahmada dan sekitarnya. “Kami ingin memberikan ruang kepada adik-adik mahasiswa. Mereka juga kami fasilitasi untuk bertemu Ketua Dewan, namun mahasiswa hanya ingin menyerukan saja. Demo cukup kondusif, adik-adik juga mengapresiasi keamanan peserta demo,” ungkap Kapolres Malang Kota AKBP Dony Alexander. (rhd)
