Malang, SERU.co.id – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menuntut Kapolri untuk mundur, sepakat dengan tuntutan rakyat. Dirinya menilai, aparat kepolisian terlalu represif dan brutal dalam penanganan demo, sehingga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Seharusnya bisa dihindari dengan pendekatan yang lebih humanis.
Mantan KPK Abraham Samad menyatakan, keprihatinannya atas cara penanganan demo yang berlangsung beberapa waktu lalu. Ia menilai, aparat telah bertindak secara represif dan brutal, seharusnya bisa dihindari dengan pendekatan yang lebih humanis.
“Ini menandakan bahwa pendekatan represi yang dilakukan aparat penegak hukum tidak ada perubahan. Saya tegas menyatakan ini adalah pelanggaran hukum, bahkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM),” seru Abraham, dalam kunjungannya ke Kota Malang, Sabtu (30/8/2025).
Ia menyesalkan, hilangnya nyawa Affan Kurniawan akibat tindakan aparat yang seharusnya melindungi masyarakat. Tindakan represif tersebut berbanding terbalik dengan penanganan demonstrasi di luar negeri yang tidak boleh menggunakan kekerasan.
“Apalagi ini korbannya hanya driver ojol, jelas tidak ada kepentingan apapun diluar pekerjaannya. Seluruh pelaku yang menyebabkan kematian atau luka-luka dalam peristiwa tersebut wajib diproses secara hukum,” tegas pria kelahiran Makassar itu.
Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu menegaskan, hal ini tidak boleh dibiarkan. Jika tetap dibiarkan, peristiwa serupa akan terus terulang di masa depan.
“Ini terulang, karena di masa lalu, aktor-aktor yang terlibat tidak pernah dibawa ke proses hukum. Oleh karena itu, siapapun yang menyebabkan orang meninggal atau luka berat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tambahnya.
Ia juga meminta, Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Kapolri, karena tidak mampu mengendalikan situasi dan memberikan respons terhadap insiden tersebut. Ia berpendapat, pimpinan tertinggi harus bertanggung jawab atas tindakan aparat di lapangan.
“Untuk menegakkan rasa keadilan, sebaiknya Presiden Prabowo mengambil sikap tegas. Ini adalah tindakan yang perlu dilakukan, agar masyarakat merasa ada respon positif dari pemerintahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menyarankan, Kapolri mengundurkan diri jika merasa tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Ia pun membandingkannya dengan pimpinan kepolisian di luar negeri.
“Kalau di luar negeri, seperti di Jepang, pejabat yang salah akan mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kalau menurut saya, ini lebih elegan,” jelasnya.
Ia kemudian mengungkapkan, rasa ketidakadilan yang memicu masyarakat meluapkan ekspresi melalui demonstrasi. Saat kondisi ekonomi semakin sulit, masyarakat merasa diabaikan oleh kebijakan pemerintah, khususnya yang menyangkut kesejahteraan anggota DPR.
“Rakyat merasa tidak adil melihat anggota DPR yang menikmati tunjangan jumbo, sementara mereka sendiri kesulitan untuk makan. Ketika anggota DPR malah berjoget dan pamer-pamer, itu mencederai rasa keadilan masyarakat,” tandasnya. (bas/rhd)
