Malang, SERU.co.id – Sejumlah makam di Pemakaman Lahor, Kelurahan Bunulrejo ambrol akibat plengsengan tergerus arus sungai. Namun, tak kunjung ada tindak lanjut hingga warga mengeluhkan lambatnya penanganan.
Ketua RW 4 Kelurahan Bunulrejo, Arif Nasruddin mengungkapkan, persoalan tersebut sudah sejak lama disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun hingga kini belum juga ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
“Terus terang, sejak tahun 2018 saya sudah ajukan melalui Musrenbang dan setiap tahun sudah saya koordinasikan lewat kelurahan. Tapi belum ada tindak lanjut sama sekali,” seru Arif, saat dihubungi via telepon, Kamis (17/7/2025).
Arif mengatakan, kawasan makam tersebut tidak hanya digunakan oleh warga RW 4, tetapi juga oleh warga RW 3, RW 5 dan RW 6. Hingga saat ini belum ada kepastian penanganan, karena lokasi makam di dekat anak Sungai Bango yang dinaungi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemprov Jawa Timur.
“Saya sudah pernah mengajukan proposal ke Dinas PUPR. Nah dijawab intinya, itu ranahnya Pemerintah Provinsi. Itu juga yang membuat pihak-pihak di Pemkot agak kesulitan menindaklanjuti,” jelasnya.
Selain itu, sejak beberapa tahun silam sudah ada beberapa kali survei dari Pemkot Malang melalui bidang PU, bidang perairan dan lain-lain. Namun tetap tidak ada tindaklanjutnya pasca survei berakhir.
Hal ini berbeda dengan kasus serupa di wilayah Sumbersari, yang bisa ditangani dengan cepat. Pasalnya, status lahannya merupakan fasilitas umum milik Pemkot Malang.
“Harapan kami tentu, agar ini bisa segera ditindaklanjuti, seperti yang dilakukan di Sumbersari. Kalau di sana bisa, kenapa di sini tidak bisa?” tanyanya.
Arif berharap, pemerintah dapat lebih responsif dalam mencari solusi atas persoalan ini. Mengingat area makam digunakan oleh banyak warga dan menyangkut kepentingan umum.
baca juga: Begini Sistem Tarif Pembayaran Non Tunai Gerbang Wisata Bendungan Lahor
Terpisah, Kepala UPT Tempat Pemakaman Umum Dinas Lingkungan Hidup (TPU-DLH) Kota Malang, Ansori mengaku, masih akan memeriksa lokasi. Ia sudah mendengar adanya keluhan warga terkait lambatnya penanganan.
“Kami akan mengecek langsung kondisi di lapangan. Namun belum bisa melangkah lebih jauh, karena harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait,” ungkapnya.
Ansori membenarkan, kawasan tersebut di dekat tepi sungai yang menjadi kewenangan BBWS Jawa Timur. Koordinasi terhadap BBWS Jawa Timur merupakan ranah kewenangan Kepala DLH Kota Malang.
“Setelah mengecek lokasi, akan kami laporkan ke pimpinan. Tapi untuk saat ini, pimpinan belum ada di tempat, karena ikut menghadiri kegiatan APEKSI di Kediri,” tandasnya. (bas/rhd)
