Geser Alokasi Anggaran Kegiatan di Sejumlah OPD dan Kecamatan
Bondowoso,SERU- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mengusulkan alokasi anggaran Rp 10,2 miliar untuk penanganan virus corona atau Covid-19 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Usulan ini disampaikan saat Tim Anggaran Pemkab dan Badan Anggaran DPRD melakukan rapat bersama penganggaran antisipasi Covid-19 di gedung DPRD Bondowoso, Rabu (1/4/2020).
Sekretaris Daerah (Pemkab) sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemkab Bondowoso, Syaifullah mengatakan, alokasi anggaran Rp.10,2 miliar untuk penanganan Covid-19 yang diusulkan pemkab pada DPRD Bondowoso, itu untuk antisipasi atau pencegahan penyebaran Covid-19 di Bondowoso. ”Rinciannya digunakan untuk Dinas Kesehatan sekitar Rp. 7 miliar, rumah sakit sekitar Rp. 700 juta, dan relokasi Rumah Sakit Paru sekitar Rp. 2,7 miliar,” katanya.
Namun, tambah Syaifullah, alokasi anggaran itu belum detil. Karena, pemkab masih melakukan penghitungan terhadap berapa lama penggunaan anggaran tersebut. ”Jadi, soal anggaran ini kita realisasikan untuk berapa bulan, masih belum. Maka dari itu, pemkab minta waktu ke pimpinan DPRD, agar diberi waktu melakukan penghitungan lagi, sampai besok sore,” tambah Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemkab Situbondo ini.
Saifullah juga menjelaskan, usulan anggaran penanganan Covid-19, ini belum masuk recovery ekonomi dan sosial sebagai dampak Covid-19 di Bondowoso. Namun, berdampak pada alokasi anggaran kegiatan di sejumlah dinas atau OPD pemkab dan kecamatan. ”Karena, sumber dananya APBD. Kalau DAK kan sudah ditarik semua. Sehingga, teman-teman di OPD dan kecamatan pasti menjerit. Karena, ada pergeseran anggaran kegiatan di OPD atau Dinas, seperti PUPR, DLGP, dan Pariwisata. Juga di kecamatan, kami rencanakan ambil 20 juta untuk kegiatan hari raya dan Agustusan,” jelasnya.
Selain itu, menurut Syaifullah, pemkab tengah memikirkan pemberian stimulan kepada masyarakat sebagai dampak Covid-19. Karena, banyak usaha terpaksa tutup dan berpengaruh terhadap para pekerja. ”Karena itu, kegiatan ekonomi bersifat strategis, seperti pasar, tidak kita tutup, melainkan diperpendek. Kita juga akan mendorong padat karya di desa-desa. Ini semua menjadi pemikiran kita Pemkab Bondowoso,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir mengatakan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bondowoso mempersilakan pemkab mengusulkan alokasi anggaran APBD untuk penanganan pencegahan Covid-19 di Bondowoso. Namun, Ketua Banggarn DPRD ini tetap menekankan pentingnya merunut pada perundang-undangan dalam mengalokasikan anggaran APBD. ”Banggar sepakat memberi ruang seluas-luasnya kepada eksekutif atau pemkab untuk mengalokasikan anggaran penanggulan Covid-19. Tapi, tetap sesuai aturan perundangan-undangan,” katanya.
Apalagi, menurut Dhafir, teknis penggunaan anggaran merupakan urusan eksekutif. Namun, eksekutif harus memahami pergeseran alokasi anggaran, jangan sampai mengganggu pada capaian RPJMD. “DPRD memahami Covid-19 bukan persoalan lokal, tapi nasional. Pasti dari sisi ekonomi, kesejahteraan, dan infrastruktur pasti berpengaruh. Tapi kita sepakat kemanusiaan di atas segala-galanya,” tandasnya.
Sedangkan sampai 1 April 2020, jumlah ODP di Bondowoso yang kondisi sehat mencapai 317 orang. Dengan rincian, selesai pemantauan 62 orang dan proses pemantauan 255 orang. Untuk PDP Covid-19 tetap tidak berubah, yakni satu orang yang dirawat di RSUD dr.Koesnadi dengan kondisi membaik dan sehat. (ido)
