Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan, mulai tahun ini sekitar 4.000 warga Kota Malang tidak lagi mendapatkan bantuan sosial (bansos). Hasil tersebut berdasarkan verifikasi lapangan untuk memastikan agar bansos tepat sasaran.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito mengungkapkan, sebelumnya total penerima bansos di Kota Malang mencapai 189 ribu orang. Setelah dilakukan penyesuaian, jumlah penerima berkurang menjadi 185 ribu orang.
“Tim kami langsung melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan apakah penerima bansos masih sesuai dengan kriteria yang berlaku. Hasilnya, 4.000 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat,” seru Donny.
Menurutnya, verifikasi lapangan menjadi kunci akurasi data sehingga penyaluran bansos tepat sasaran. Namun ia belum bisa memastikan penghapusan penerima bansos tersebut ada tidaknya keterlibatan mereka dalam praktik judi online (judol).
“Kami belum bisa mengonfirmasi. Untuk data lengkapnya masih berada di Kementerian Sosial (Kemensos) RI,” ungkapnya.
Dari hasil temuan lapangan, Donny menyebut, pemutusan bansos terjadi akibat ketidaktepatan sasaran. Beberapa keluarga yang seharusnya masuk dalam kategori desil lima justru tercatat di desil satu dan dua.
“Kami dari Dinsos-P3AP2KB hanya menyampaikan hasil pemeriksaan lapangan. Keputusan akhir mengenai siapa yang berhak menerima bansos tetap berada di tangan kementerian,” ungkapnya.
Pria kelahiran Blitar itu menegaskan, pentingnya pengecekan data secara rutin. Hal ini bertujuan, agar bansos dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan.
“Kami mengandalkan musyawarah kelurahan (muskel) dan pengecekan lapangan. Ini dilakukan setiap bulan untuk memperbarui data,” terangnya.
Donny menambahkan, bansos diberikan bagi warga yang masuk dalam kategori desil satu dan dua. Desil satu menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrem, sementara desil dua mencakup kelompok miskin dan rentan miskin.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf menerangkan, pihaknya telah menghentikan penyaluran bansos kepada 300 ribu orang di berbagai daerah. Hal itu dilakukan usai ditemukan indikasi pemanfaatan dana untuk judi online.
“Temuan tersebut berasal dari audit Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kami dengan PPATK dan perbankan memeriksa Nomor Induk Kependudukan (NIK) para penerima bansos. Hasilnya, lebih dari 600 ribu penerima diduga terlibat dalam aktivitas judi online (judol) dan bantuan mulai dihentikan bertahap,” tuturnya, dalam kunjungan kerjanya ke Kota Malang beberapa waktu lalu.
Selain itu, Mensos juga mengimbau pemerintah daerah untuk secara rutin memperbarui data penerima bansos. Pemeriksaan lapangan sangat penting, sehingga bantuan dapat disalurkan dengan tepat.
“Pendataan bansos harus dilakukan terus-menerus. Karena ada penerima yang meninggal dunia atau sudah tidak lagi memenuhi syarat kategori desil satu dan dua,” tegas Gus Ipul, sapaannya. (bas/rhd)
