Malang, SERU.co.id – Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Unitri) Malang menggelar “Seruan Aksi Damai” di area kampus yang terletak di Jalan Telaga Warna, Kel. Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Kamis (4/3/2021).
Sebelumnya, seruan aksi damai tersebut juga bertebaran di berbagai media sosial. Aliansi ini menuntut tiga poin kebijakan terkait keringanan biaya SPP, tanpa persyaratan yang berbelit dan menyusahkan. Poin utamanya menuntut pemotongan 50 persen biaya SPP.
“Kami mohon agar kampus memperhatikan kondisi mahasiswa saat pandemi. Jika permohonan kami tak dikabulkan, maka kami akan turun lagi di jilid kedua,” seru Korlap Aksi, Evaldus Firman.
Dalam aksinya, aliansi mahasiswa membawa beberapa spanduk bertuliskan Apa Kabar Kampus Kerakyatan, Berikan Hak Mahasiswa 1 Thn Masa Pandemi Biaya Tetap Sama, Turunkan Biaya Kampus, Kami membutuhkan keadilan dan sifat transparansi atas kampus kami, dan Turunkan biaya kampus tolak liberalisasi pendidikan.
Aliansi Mahasiswa Peduli Unitri mengajukan tiga point tuntutan, di antaranya:
- Menuntut dan memohon Rektor Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang untuk melakukan pemotongan 50% biaya SPP, tanpa persyarakat yang berbelit-belit.
- Menuntut pihak kampus agar adanya transparansi terkait biaya pendidikan. Dalam hal ini, rincian biaya SPP, registrasi, praktikum dan bidikmisi.
- Menuntut pihak kampus agar memperbaiki sistem pelayanan yang lebih bijaksana, adil dan mengayomi.
Menanggapi tiga tuntutan tersebut, Unitri melalui Wakil Rektor III Dr Totok Sasongko MM mengatakan, Unitri telah memberikan dispensasi/subsidi pemotongan bagi mahasiswa, sejak awal semester ganjil dan tetap berlanjut hingga saat ini.
Keputusan tersebut merupakan hasil audiensi antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan perwakilan Yayasan serta Universitas. Dimana sebelumnya, mahasiswa meminta subsidi biaya SPP sebesar 30 persen.
“Hasil audiensi itu kemudian disetujui bersama, keputusannya subsidi keringanan sebesar 20 persen. Nah, mahasiswa yang aksi mengatasnamakan aliansi ini bukanlah bagian dari BEM dan DPM. Padahal sebenarnya mahasiswa sudah terwakili,” ucap Totok, kepada SERU.co.id, di ruang rapat Unitri.
Disebutkannya, mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya melalui BEM dan DPM. Segala aspirasi akan ditampung dan disampaikan oleh kedua organisasi langsung.
“Semua mahasiswa memiliki hak yang sama. Selain menyampaikan aspirasinya, juga hak yang sama untuk mengajukan dan mendapatkan subsidi biaya SPP. Asal memenuhi persyaratan yang ditetapkan secara online,” beber Totok, didampingi Kabiro Mahasiswaan Dr Agung Prasojo, SKom, MAP.
Terhitung 2 Maret 2021, sekitar 1.008 mahasiswa telah mengajukan permohonan keringanan subsidi sebesar 20 persen di semester genap. Dari hasil veriflkasi sementara, mulai 1 Maret 2021 sebanyak 227 data mahasiswa telah terverifikasi. Angka ini fluktuatif atau berubah dan di update terus setiap hari hingga masa berakhir pengajuan pada 13 Maret 2021.
“Sebenarnya, sekitar 60 persen dari total 8.000-an mahasiswa Unitri telah bebas SPP. Jadi 40 persen mahasiswa yang membayar SPP, termasuk yang mendapatkan subsidi 20 persen. Padahal besaran SPP Unitri paling rendah dibandingkan PTS lainnya,” tandas Totok
Terkait pengamanan massa aksi, Kanit Polsek Lowokwaru Aiptu Narko mengatakan, aksi berjalan kondusif dan aman. Pihak TNI-Polri sebagai pemangku wilayah keamanan menurunkan 2 personel Babinsa (Peltu Yahya dan Serka Mahsun Hadi) dan Babinkamtibmas Tlogomas Bripka Bintoro bersama 5 personel Polsek Lowokwaru.
“Alhamdulillah aksi berjalan lancar dan kondusif. Terkait massa aksi juga telah menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker, meski sedikit abai jarak karena kondisi,” ungkap Serka Mahsun Hadi, kepada SERU.co.id. (rhd)
