Surabaya, SERU.co.id – Munas VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) membahas berbagai hal, termasuk tantangan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Pada kesempatan itu, Wali Kota Malang menegaskan, konsolidasi para pemimpin daerah mampu menghadirkan solusi nyata.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengungkapkan, Munas VII APEKSI menjadi ajang silaturahmi pemimpin lintas kota. Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang konsolidasi yang menghasilkan solusi nyata atas permasalahan kota.
“Munas VII APEKSI resmi dibuka oleh Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, disusul pemaparan dari Wakil Gubernur Jawa Timur dan Staf Ahli Kementerian Keuangan. Munas ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus konsolidasi antarpemerintah kota di seluruh Indonesia,” seru Wahyu, setelah mengikti pembukaan Munas VII APEKSI 2025 di Surabaya, Kamis (9/5/2025) malam.
Politisi Gerindra itu memaparkan, banyak hal penting dibahas, seperti penguatan regulasi hingga implementasi program daerah yang disesuaikan dengan program pusat. APEKSI menjadi wadah penting, sehingga pemerintah kota semakin solid dan dipercaya masyarakat.
“Alhamdulillah, melalui sinergi ini kita bisa memahami dan mendiskusikan tantangan masing-masing kota. Sehingga solusi yang diambil lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Munas VII APEKSI diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi negara sesuai dengan tema ‘Dari APEKSI untuk Negeri’. Tema itu sejalan dengan peran APEKSI selama dua dekade, mendukung optimalisasi otonomi daerah dan memperkuat kapasitas pemerintah kota.
“Munas kali ini tidak hanya menjadi forum pengambilan kebijakan dan evaluasi organisasi. Tapi juga memperkuat komitmen untuk membangun kota yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan demi menyongsong Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Baca Juga : Wamendagri Buka Munas ke VII APEKSI di Surabaya
Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi menyoroti, kegiatan ini penting untuk menyelaraskan visi misi pemerintah kota dengan arah pembangunan nasional. Terkait tantangan menghadapi Indonesia Emas 2045, antar wali kota se-Indonesia perlu konsolidasi untuk memperkuat solidaritas.
“Pentingnya sinergi para wali kota sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mewujudkan program nasional. Visi dan misi kota harus selaras dengan RPJMN (Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional),” ujarnya.
Eri mencontohkan, sebagai bagian dari visi Presiden RI, ketika Presiden berbicara terkait stunting, pemerintah kota harus bergerak dengan arah sama. Hal itu mencerminkan terbentuknya garis tegak lurus antara APEKSI dan pemerintah pusat.
Pria yang menjabat Wali Kota Surabaya itu juga menyoroti pentingnya penguatan program, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih. Penguatan program merupakan bentuk konkret membangun kolaborasi lintas kota dan memperkuat perekonomian lokal.
“Ini adalah kekuatan besar. Jika kita bergerak bersama, kemiskinan dan stunting dapat kita atasi,” tegasnya.
Baca Juga : Produk UMKM dan Potensi Pariwisata Kota Batu Tampil di Indonesia City Expo Munas APEKSI VII 2025
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya mengatakan, pemerintah kota harus berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pesan tersebut merupakan titipan dari Mendagri, terkait upaya menghadapi masalah pendidikan, kesehatan dan penciptaan lapangan kerja.
“Tantangan kapasitas fiskal daerah perlu diperkuat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Sekitar 98 kota di Indonesia harus mampu memaksimalkan potensi fiskalnya, agar lompatan besar bisa tercapai,” tegasnya.
Selain menjadi forum pembahasan masalah perkotaan, Munas VII APEKSI menjadi momentum penting di tengah transisi kepemimpinan nasional dan daerah setelah pemilu 2024. Dengan arah kebijakan baru dan program Asta Cita dibawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah kota sedang menyiapkan implementasi program-program strategis. (ws13/rhd)
