*) Oleh: Gus Sholikh Al Huda, Dr, M.Fil.I
Warga Desa Moropelang Babat Lamongan
Peta pola politik Lamongan berbeda dengan pola politik dengan daerah lain di Jawa Timur. Pola politik Lamongan adalah gabungan antara politik struktural (Partai Politik) dan kultural (baca: Ormas Keagamaan NU-Muhammadiyah)
Jika di daerah lain cenderung pola politiknya menggunakan dua kekuatan kelompok sosial politik Nasionalis dan Religius (NASREL) dalam membangun pola koalisi politik mengahadapi Pilkada.
Biasanya kelompok nasionalis diwakili oleh kekuatan politik PDI Perjuangan, sementara kelompok religius diwakili kelompok politik PKB-PPP-PAN-PKS. Sehingga dalam Pilkada pola koalisi yang dibangun cenderung menonjolkan dua kekuatan politik tersebut sebagai basis dukungan dan pola kampanye politiknya.
Pola tersebut banyak dijumpai dalam berbagai hajatan Pilkada di Jawa Timur. Seperti di Pilkada Jombang koalisi PPP-PDIP memenangkan duet Hj. Munjidah Wahab (PPP) sebagai Bupati dan Sumrambah (PDIP) sebagai Wakil Bupati Jombang periode 2018-2023.
Sementara pola politik Lamongan dalam kontestasi Pilkada berbeda. Bukan pola representasi politik nasionalis-religius, tetapi dalam kontestasi Pilkada Lamongan cenderung menggunakan dan sangat memperhatikan unsur representasi dua kekuatan kultural kelompok sosial keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Artinya dalam kontestasi Pilkada Lamongan calon yang diusung oleh partai politik harus teropinikan dan terpersepsikan oleh masyarakat Lamongan sebagai representasi dari dua kekuatan kultural kelompok sosial keagamaan NU dan Muhammadiyah. Bisa dengan pola calon Bupati dari representasi NU dan Wakil Bupati dari representasi Muhammadiyah atau sebaliknya Bupati dari representasi Muhammadiyah dan Wakil Bupati representasi dari NU.
Amatan ini berdasarkan dua aspek :
Pertama, lintasan sejarah Pilkada di Lamongan sejak era reformasi, Bupati-Wakil Bupati bagian respresentasi NU-Muhammadiyah.
Dimulai dari H. Masfuk (Bupati-Tokoh Muhammadiyah)-KH. Tsalis Fahmi (Wakil Bupati-Tokoh NU) periode 2005-2010. Adapula H. Fadeli (Bupati-Tokoh NU)-Amar Syaifuddin (Wakil Bupati-Tokoh Mahasiswa Muhammadiyah/IMM) periode 2010-2015. Terakhir Yohronur Efendi (Bupati-dipersepi wakil Muhammadiyah)- KH. Abd. Rouf ( Wakil Bupati-Tokoh NU) periode 2020-2025.
Kedua peta politik kekuatan kultural NU dan Muhammadiyah di Lamongan.
Dari segi modal massa dan modal sosial yang menguasai adalah Ormas NU Muhammadiyah. Dari segi massa terbesar di Lamongan adalah warga NU dan massa terkonsildasi rapi adalah warga Muhammadiyah. Ditambah modal sosial jaringan lembaga pendidikan, kesehatan, keagamaan dan ekonomi di Lamongan dikuasai oleh NU- Muhammadiyah.
Baca juga: PKB Jatim Percaya Diri Usulkan KH Marzuki Mustamar Dalam Pilkada 2024
Semisal modal sosial pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah hampir di setiap desa ada sekolah Muhammadiyah, dan jaringan Rumah Sakit-Klinik hampir di setiap Kecamatan dan RSM dan Klinik Muhammadiyah. Sementara modal sosial NU hampir di setiap desa ada Pondok Pesantren NU.
Maka sangat penting diperhatikan oleh para elit partai politik di Lamongan dalam hajatan Pilkada tahun 2024 untuk dapat menang maka dalam menentukan, memilih dan mengusung calon Bupati-Wakil Bupati Lamongan harus memperhatikan pola politik di atas.
Jika ingin memenangkan hajatan politik Pilkada di Lamongan maka pola koalisi dan pilihan calon Bupati-Wakil Bupati yang diusung harus mempresentasikan dua kekuatan kultural sosial keagamaan NU-Muhammadiyah. (*)
