Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terus gencar melaksanakan pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) secara gratis. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan angka kelahiran bayi dan menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Bojonegoro.
Sebagai bentuk dukungan atas program nasional Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan melibatkan semua ASN.
Pemerintah Kota Batu secara intens terus berupaya menurunkan angka stunting, salah satunya melalui program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS).
Pemerintah kabupaten Pamekasan berhasil menurunkan angka stunting hingga 30%, hal tersebut mengundang ketertarikan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso untuk melakukan studi banding guna menimba pengetahuan dalam menurunkan angka stunting tersebut.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berupaya menangani tingkat kemiskinan dan stunting di wilayahnya. Terlebih, hal itu sebagai bentuk optimalisasi Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022.
Jambore kader Poktan/Tim pendamping keluarga dalam menyukseskan percepatan penurunan stunting di Kabupaten digelar oleh DPPKB-PPPA Kabupaten Jombang
DPKPCK) Kabupaten Malang bakal menyediakan jamban yang memadai di sejumlah lokasi untuk mewujudkan program Stop Buang Air Besar Sembarangan
Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan terus berupaya untuk menekan angka stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak. Salah satunya melalui upaya pemberian nutrisi kepada Balita.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo perintahkan tahun 2023 semua Puskesmas di seluruh Indonesia harus memiliki fasilitas USG (ultrasonography).
Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2024 mendatang. Hal ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023).
Angka stunting di Kabupaten Malang menurun. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) di tahun 2022 Kabupaten Malang, angka persentase stunting terhitung 19 persen
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus melakukan upaya menciptakan lingkungan sehat guna mendukung penurunan stunting. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dalam mengkampanyekan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat kelurahan dengan lima pilar.
Pemerintah Jawa Timur (Pemprov Jatim) optimis mencapai target pengentasan stunting serendah-rendahnya. Seperti diketahui, target secara nasional di tahun 2024 mendatang sebesar 14 persen.
Melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang akan mengoptimalkan fungsi Pojok Curhat di setiap kelurahan.
Dalam rangka memitigasi risiko kekerasan beberasis gender dan peningkatan angka stunting, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggelar sosialiasi kepada seluruh elemen masyarakat di Kecamatan Kedungkandang, di Hotel Atria Malang, Senin (26/9/2022).
Sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Kota Malang, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang gelar Rembuk Stunting, di Ijen Suites Resort & Convention Malang, Senin (5/9/2022).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mendorong peran perguruan tinggi dalam penanganan stunting. Pasalnya, ketika angka stunting menurun, maka generasi penerus yang bebas akan menjadi SDM unggul
Angka stunting di Kabupaten Malang, tinggal 8,8 persen menuju zero stunting. Sanusi, sebut jumlah itu merupakan angka terendah se-Indonesia.
Stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan pada anak Balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi bisa terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi memasuki usia 2 tahun.
