Blitar, SERU.co.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menggelar aksi demo di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar dan di depan Kantor Pemkab Blitar di Kanigoro. Aksi unjukrasa yang digelar, Senin (06/06/2022) tersebut menyoal hoaks dana hibah Rp 229 miliar dari Kementerian PUPR.
Koordinator aksi Joko Prasetyo mengatakan, pihaknya menuntut agar DPRD membuat panitia khusus atau Pansus soal hoaks dana hibah sebesar 229 dari Kementerian PUPR.
“Tuntutan kami ke DPRD adalah membuat Pansus sudah kami sampaikan dan DPRD menyanggupi akan segera membuat Pansus,” kata Joko Prasetyo.
Joko menambahkan, selain itu massa juga meminta agar Pemkab Blitar tak muluk-muluk soal pembangunan ruas jalan yang rusak di Kabupaten Blitar. Menurut Joko, Pemkab Blitar cukup membangun ruas jalan yang rusak dengan anggaran yang ada sesuai kemampuan daerah.
“Tidak usah 14 ruas jalan cukup 6 atau 7 ruas jalan yang penting realisasikan sesuai kemampuan daerah,” imbuhnya.
Lebih lanjut Joko menyampaikan, massa juga menuntut Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (TP2ID) dibubarkan. Hal tersebut karena kemampuan anggaran Kabupaten Blitar sangat minim. Sehingga, keberadaan TP2ID dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia.
Usai dari gedung DPRD Kabupaten Blitar massa melanjutkan aksi di depan Kantor Pemkab Blitar. Usai berorasi perwakilan massa ditemui Wakil Bupati Blitar Rahmad Santoso.