Meskipun tingkat tren kasus PMK sendiri meningkat, dia meyakini dengan beberapa tindakan mitigasi risiko, hal tersebut akan dapat dikondisikan. Sebagai langkah penanggulangan, pemerintah di tingkat pusat maupun daerah telah memberikan atensi terhadap kasus tersebut.
“Sudah disampaikan tadi, untuk vaksinasi baru bisa dimulai Bulan Juni ini, namun perlu diketahui juga, jenis vaksin seperti apa. Selanjutnya terkait lalu lintas dan juga dengan Satgas-Satgas, yang harapannya bisa menghindari penularannya itu,” imbuhnya.
Dengan penanggulangan terhadap penularan sendiri, dirinya sudah sepenuhnya mempercayakan hal tersebut kapada instansi terkait. Sehingga dirinya meminta kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir atas wabah PMK tersebut.
“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan tentunya kami berharap teman-teman di seluruh Indonesia dan daerah untuk mengamankan distribusi pangan ini berbasis peternakan,” pungkasnya.
Selain itu, Wali Kota Malang mengatakan, untuk pembentukan Satgas PMK sendiri masih dalam proses. Kendati demikian, mitigasi terhadap penularan atau penanganan kepada ternak yang terkonfirmasi, oleh pihaknya telah dilakukan.
“Dari Dinas sudah keliling, dengan Polresta maupun Kodim untuk mitigasinya. Sekarang bahan kita sudah agak menipis, maka saya tadi sudah minta segera akan ada Perwal,” kata Sutiaji saat dikonfirmasi terkait Satgas PMK di Kota Malang.
Sebelumnya diketahui, jika Pemerintah Provinsi telah menguntruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk menganggarkan penanggulangan tersebut melalui dana Belanja Tak Terduga (BTT). Merespons hal tersebut, Sutiaji mengungkapkan, hal tersebut masih dalam proses.
