Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kabupaten Malang gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2023, di Pendapa Agung Kabupaten Malang, Senin (28/3/2022).
Dalam sambutannya, Bupati Malang, Drs HM Sanusi mengatakan, perencanaan pembangunan yang telah dirancang dari tahapan Musrenbang, diharap tidak hanya terkait persoalan pada saat ini saja. Tentu juga mampu mengatasi permasalahan di masa yang akan datang, sebagai langkah antisipasi.
“Diperlukan komitmen dan kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan pembangunan yang ada di sekitar. Dimana hal tersebut juga harus diiringi dengan prinsip penanganan yang komprehensif dan inovatif, berkelanjutan, serta terintegrasi dan tidak parsial dari semua pihak,” seru Sanusi.
Bupati menambahkan, terdapat tiga aspek pembangunan yang saat ini perlu diperhatikan. Pasalnya, ketiga aspek tersebut merupakan kunci kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang.
“Ekonomi, pendidikan juga kesehatan, karena dari situ akan melebar. Misal ekonomi, itu dapat ke parawisata, UMKM juga pertanian, kalau kesehatan kan tentu, untuk aspek pendidikan semuanya harus pinter,” sambungnya.
Hal itu sesuai dengan tema Musrenbang kali ini, ‘Pembangunan Pariwisata Kreatif (pariwisata dan industri kreatif) Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal’. Sanusi berharap, dengan kemandirian masyarakat, segala bentuk pembangunan menurutnya, akan bisa disesuaikan.
“Dengan kemandirian, masyarakat bisa berbuat sendiri, tanpa harus berharap dari bantuan-bantuan,” beber Sanusi.
Hal senada disampaikan Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto. Ia sepakat dengan apa yang didengungkan oleh Bupati Malang tersebut. Sebab menurutnya, hal itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat.
“Sesuai dengan Bapak Bupati, ya Green Economy tersebut merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat dari tingkat desa. Itu sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Presiden, semua pembangunan bermulai dari desa,” serunya.
Alasan kuat Tomie mengenai hal tersebut, di Kabupaten Malang sendiri sudah terdapat beberapa desa yang sudah secara mandiri meningkatkan PADesnya (Pendapatan Asli Desa) yang bersumber dari pengelolaan potensi dari masing-masing desa.
“Ada tiga desa, yang akan kita tampilkan hari ini, untuk memaparkan potensi-potensi yang dimiliki dalam mendongkrak PADesnya. Ada Wonorejo, Kecamatan Dau, itu desa digital yang sudah menghasilkan PADesnya,” imbuh Tomie.
Dirinya berharap, dari Musrenbang ini Kabupaten Malang berkomitmen terkait kekuatan fiskalnya yang tidak hanya bergantung dari pusat saja.
“Kita berharap, agar kekuatan fiskal kita yang awalnya 70 persen dari dana transfer dan PAD baru 30 persen, itu secara berangsur kita nanti balik,” ujar Tomie.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Malang, Ketua TP PKK Kabupaten Malang, Ketua dan Wakil DPRD Kabupaten Malang, Jajaran Forkopimda Kabupaten Malang, Jajaran kepala OPD Kabupaten Malang, Kepala Bakorwil Malang.
Selanjutnya, Narasumber yang hadir secara virtual yakni Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. (ws5/ono)
Baca juga:
- FKH UB Edukasi Manajemen Kurban dengan Prinsip Ihsan dan Higienis ke Anggota DMI dan Juleha
- Bupati Jember Raih Predikat WTP dari BPK
- Diduga Cemarkan Nama Baik, Ketua Komisi IV DPRD Laporkan Dua Akun Sosmed ke Polres Situbondo
- UB Kukuhkan Lima Profesor Baru Lintas Bidang Ilmu
- BPN Dorong Sensus Percepat 751 Lahan Wakaf Kota Malang Segera Bersertifikat
