Malang, SERU.co.id – DPRD Kota Malang bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali membahas dua Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kota Malang, Kamis (11/5/2023). Yakni Ranperda Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Ranperda mengenai Bangunan Gedung.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menjelaskan, Ranperda PUG memang sempat tertunda lantaran harus menunggu peraturan dari provinsi. Setelah selesai di tingkat atas, kini undang-undang tersebut menjadi rujukan pembahasan di DPRD Kota Malang.
Made menyampaikan, adanya pembahasan Ranperda PUG mengingat pentingnya memberikan perhatian khusus terhadap kaum perempuan. Sehingga melalui perda yang ada tidak terjadi diskriminasi di kawasan Kota Malang.
“Terutama nanti kita lebih banyak kepada penekanan untuk jangan ada KDRT. Karena korban KDRT kan banyak kaum perempuan dan anak-anak,” seru Made.
Nantinya pembahasan Ranperda PUG akan melibatkan banyak pihak. Di antaranya aparat penegak hukum dari Polresta Malang Kota. Sehingga bisa dilakukan pembahasan langsung dengan Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang merupakan divisi khusus di Polresta Malang Kota.
“Itu benar-benar akan kita match-kan bagaimana aturan kita, supaya match dengan aturan kepolisian,” tambahnya.
Langkah selanjutnya terkait Ranperda PUG adalah segera membentuk panitia khusus (pansus). Setelah dilakukan penyampaian pandangan umum (pu) fraksi dan pendapat wali kota.
“Di sini kami harapkan pansus yang dibentuk setelah proses ini kita lalui, setelah pu fraksi dan pendapat Wali Kota, Jawaban Wali Kota akan diperdalam lewat pansus. Pansus ini nanti yang akan kita tugasi untuk memperdalam tentang itu,” jelas Made lebih lanjut.
Senada, Wali Kota Malang, Sutiaji menegaskan, ranperda terkait kesetaraan gender menjadi tugas semua pihak termasuk media. Sehingga upaya-upaya untuk mewujudkannya bisa segera tercapai. Termasuk adanya keterwakilan perempuan di berbagai kegiatan masyarakat.
“Jadi membangun Malang ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan DPRD. Tapi harus bergerak semua, salah satunya ya termasuk media, menyampaikan kesetaraaan gender itu menjadi tanggungjawab kita semua,” ujar Wali Kota Malang.
Sementara, terkait dengan Ranperda Bangunan, Sutiaji berharap bisa menjadi upaya mitigasi bangunan-bangunan yang melanggar. Nantinya bisa meningkatkan pengawasan bangunan di wilayah Kota Malang.
“Sekarang dengan Ranperda (Bangunan) ini ingin memberikan mitigasi bangunan-bangunan untuk melanggar. Dan ini sudah mengacu pada UU Cipta Kerja, seiring dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kita, kemudian RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) kita. Harapannya nanti pengawasan bangunan ini semakin kita kuatkan,” pungkasnya. (jup/rhd)
