Pemerintah berencana menghapus seluruh tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Mensesneg menyebutkan kebijakan tersebut belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat, bahkan Menkeu belum menerima laporan resminya. Sementara ….
DPRD Kota Malang menggelar hearing bersama Dinkes Kota Malang, sejumlah pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Hearing tersebut membahas maraknya keluhan layanan BPJS Kesehatan yang dinilai kurang sosialisasi, hingga perlunya evaluasi kebijakan pusat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyerap keluhan masyarakat terkait layanan BPJS Kesehatan yang dinilai merugikan. Pihaknya memastikan, aspirasi masyarakat akan disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BPJS Kesehatan.
DPRD Kota Malang menilai kebijakan BPJS Kesehatan merugikan pasien dan rumah sakit. Oleh karena itu, DPRD Kota Malang mendesak evaluasi kebijakan BPJS Kesehatan secara nasional.
DPRD Kota Malang menyoroti standarisasi ketat layanan BPJS Kesehatan yang dinilai merugikan pasien. Pihaknya mengajukan revisi terhadap standarisasi layanan, menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait prosedur hingga layanan rumah sakit.
Menanggapi banyaknya keluhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan akan melakukan kroscek laporan dengan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. BPJS Kesehatan akan menindak rumah sakit rujukan yang terbukti ‘nakal’ atau …..
Hingga Juli 2025, tercatat sebanyak 2.573.123 jiwa atau 98,37 persen penduduk Jember telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Catatan ini merupakan capaian terbesar dalam bidang kesehatan di bawah kepemimpinan Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait.
Medan, SERU.co.id – Vonis kanker serviks sempat mengguncang hidup Nursaniah (57). Namun kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberinya kesempatan kedua. Kisahnya menjadi bukti nyata program JKN …
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menyatakan komitmennya mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan.
Sebanyak 500 nelayan di Kabupaten Pamekasan menerima bantuan jerigen gratis dan Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Cabang Malang bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Batu resmi menjalin kerja sama strategis. Yakni berupa …..
BPJS Kesehatan Cabang Malang kini resmi memindahkan seluruh layanan administrasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka Kota Malang. Kolaborasi ini dilakukan bersama Pemerintah Kota Malang melalui …..
Surabaya, SERU.co.id – Provinsi Jawa Timur mencatatkan angka tertinggi secara nasional dalam kasus dan pembiayaan Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Hingga …
Batu, SERU.co.id – Pemkot Batu menggelar pertemuan strategis Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama BPJS Kesehatan Semester 1 Tahun 2025, di Ruang Rapat Utama, Balaikota Among …
Jakarta, SERU.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatatkan defisit besar sepanjang tahun 2024, mencapai Rp9,56 triliun. Namun, pejabat BPJS menyebut angka defisit yang …
Selama libur lebaran 28 Maret hingga 7 April 2025, BPJS Kesehatan memastikan, seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa mengakses pelayanan. Baik layanan administrasi kepesertaan JKN maupun layanan kesehatan di manapun selama libur Lebaran 2025.
Memasuki masa reses, anggota DPRD Kota Malang, Dr Suyadi SPd MM menyapa dan serap aspirasi warga Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Mengusung tema ‘Layanan Dasar Masyarakat Kota Malang, di Perumahan Sukun Pondok Indah Blok V No.6 Kota Malang, Rabu (19/2/2025) malam.
Jakarta, SERU.co.id – Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan optimal bagi seluruh jemaah haji dan petugas haji melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kerja sama antara …
BPJS Kesehatan mengusulkan agar penyakit akibat rokok tidak ditanggung pemerintah mulai tahun 2025. Usulan tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, lantaran perilaku merokok masih banyak ditemukan pada penerima bantuan iuran.
