Terhitung 1 Januari 2025, Persada Hospital tak lagi melayani peserta JKN BPJS Kesehatan. Pasalnya, BPJS Kesehatan Cabang Malang dan Persada Hospital sudah tidak lagi bekerja sama memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN. Keputusan tersebut dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak.
Malang, SERU.co.id – BPJS Kesehatan gandeng Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang gelar BPJS Kesehatan Mengajar dengan tema ‘Fundamental Jaminan Kesehatan’, Jumat (25/10/2024). Acara ini dihadiri ratusan …
Predikat Universal Health Coverage (UHC) berhasil tercapai secara nasional dengan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Agustus 2024 lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia. Pemerintah Kota Malang juga berhasil mendapatkan predikat UHC per 1 Mei 2020 dengan cakupan kepesertaan saat ini sebanyak 946.828 jiwa. Tercapainya UHC mendatangkan keberkahan dan manfaat bagi masyarakat peserta JKN.
(BPJS) Kesehatan hadirkan layanan digitalisasi bagi peserta JKN. Mulai dari layanan administrasi, informasi dan pengaduan
BPJS Kesehatan gelar ‘Sapa Peserta JKN’ rayakan HUT ke-55 BPJS Kesehatan. memastikan pelayanan fasilitas kesehatan kepada peserta JKN berjalan dengan optimal
BPJS Kesehatan hadirkan program Pembayaran Bertahap (REHAB) sebagai solusi penunggakan
Lewat Perpres Nomor 59 Tahun 2024, Presiden Jokowi menghapus layanan kesehatan kelas 1, 2, 3 BPJS kesehatan. Sebagai gantinya, BPJS menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan mulai berlaku paling lambat 30 Juni 2025. Penetapan iuran, manfaat dan tarif pelayanan diberi tenggat waktu hingga 1 Juli 2025.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan segera mengaktifkan kembali Bantuan BPJS Kesehatan terhadap orang miskin melalui segmen PBID
BPJS Kesehatan luncurkan Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp (PANDAWA). Mulai 1 April 2024 lalu, BPJS Kesehatan telah melakukan terobosan yaitu integrasi PANDAWA dan Chat Assistant JKN (CHIKA). Harapannya, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih mudah mengakses layanan tanpa tatap muka melalui media Whatsapp.
BPJS Kesehatan berkomitmen memudahkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan akses pelayanan kesehatan tanpa batas. Selama periode cuti bersama dan libur lebaran pada tanggal 8 hingga 15 April 2024, Komitmen ini mengacu pada prinsip portabilitas yang telah diterapkan BPJS Kesehatan.
Polri memberlakukan aturan terbaru syarat penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang berlaku mulai 1 Maret 2024.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menghimbau kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar tak panik. Jika status kepesertaannya tidak aktif, peserta JKN PBI dapat melakukan langkah-langkah ini.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang hingga saat ini, belum melunasi tagihan utang iuran pembiayaan peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) BPJS Kesehatan.
Dalam menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan berupaya memastikan jaminan pelayanan kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kuncinya, dengan meningkatkan kolaborasi bersama berbagai pihak, sehingga memudahkan pelayanan yang cepat dan setara.
Wujud transformasi mutu layanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dicanangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara nasional. Kantor BPJS Kesehatan Cabang Malang gandeng Rumah Sakit Lavalette meresmikan Loket Pelayanan Informasi BPJS Kesehatan dan Portal Quick Response (POROS).
Melalui Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan berkomitmen wujudkan tranformasi mutu layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan mengusung tema “Kolaborasi dalam Transformasi Mutu Layanan yang mudah, cepat, dan setara kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional.”
Pemerintah telah resmi mencabut status covid-19 dari pandemi menjadi endemi sejak Juni lalu. Dengan status baru ini, pengobatan bagi masyarakat yang terkena virus corona menjadi pertanyaan.
Atas komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Malang agar semua warga terjamin kesehatannya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji, diganjar Apresiasi Pemerintah Daerah Indonesia (APDI) atas inisiatif Elektronik Jaminan Kesehatan Nasional dalam kategori Transformasi Digital Terintegrasi.
BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
