Pamekasan, SERU.co.id – Pemerintah Kabupaten Pamekasan kembali jadi sorotan. Forum Kota (Forkot) melalui Korlap aksi, Syamsul Arifin, menuding adanya penyimpangan besar dalam pelaksanaan program pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Pamekasan.
Syamsul mengungkapkan, Forkot menemukan dugaan Pokir Siluman di bawah naungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pamekasan. Dari data yang mereka himpun, tercatat 714 titik pekerjaan fisik dengan total anggaran Rp104,8 miliar pada tahun 2024.
“Jumlah ini jelas janggal. Kami menduga ada kelebihan kuota Pokir yang semestinya tidak boleh terjadi. Bahkan, indikasi permainan antara Kepala Dinas DPRKP, tim anggaran Bappeda, dan bagian keuangan Pemkab Pamekasan sangat kuat. Ada dugaan transfer dana tanpa pembahasan resmi di DPRD,” seru Syamsul, Selasa (9/9/2025).
Tak hanya itu, Forkot juga mengungkap dugaan monopoli proyek sebesar Rp7 miliar melalui konsultan perencanaan yang dikendalikan oleh pejabat internal DPRKP. Bahkan diduga melibatkan perusahaan atas milik keluarganya sendiri. Syamsul juga menyoroti pola sistematis “lumbung proyek” yang menurutnya dilakukan dengan mengatasnamakan pokir, termasuk rencana proyek senilai Rp9 miliar tahun 2025 yang dialihkan ke pola swakelola desa.
“Kami menilai pemerintah daerah gagal mengawal transparansi. Pokir yang seharusnya menjadi aspirasi masyarakat justru dicemari praktik gelap yang berpotensi merugikan keuangan negara,” ujarnya.
Atas dugaan tersebut, Forkot mendesak KPK segera turun tangan, BPK RI melakukan audit, serta Polres Pamekasan memeriksa kontraktor yang diduga terlibat.
Sementara itu, Kepala Dinas DPRKP Pamekasan, Muharram, membantah semua tudingan. Menurutnya, sejak awal program telah berjalan sesuai aturan.
“Kita ini sudah mengikuti mekanisme. Kalau tidak sesuai aturan, tidak mungkin kami berani. Semua transparan,” kata Muharram.
Ia bahkan menantang pihak yang menuding untuk membuktikan kesalahannya.
“Kalau ada yang tidak benar, mari kita diskusi. Tunjukkan mana yang salah agar bisa diperbaiki. Prinsip kami jelas, kalau tidak benar, kami tidak mau bekerja,” tambahnya.
Saat ini, kata Muharram, programnya telah berjalan berkisar 600 pengerjaan dari 700 titik yang telah berkontrak, dirinya menyampaikan kalau pekerjaannya tersebut sesuai target.
“Progres dari 700 sekian titik yang sudah berkontak ini sekitar 600 sekian telah berjalan, jadi kita ini pekerjaannya sudah mulai jalan, jadi kita punya target dan kita dinilai. Untuk pengerjaannya macem-macem dari usulan masyarakat, dan paling banyak peningkatan jalan lingkungan,” tuturnya. (udi/mzm)
