Kedepan, Made berharap pengurus KONI Kota Malang benar-benar amanah dan bisa mengelola anggaran. Terlepas siapapun nanti yang akan terpilih.
“Lokus pemeriksaan BPK Januari nanti, ada di dana hibah. Nah saya meyakini di Kota Malang, dana hibah paling besar itu ada di KONI,” kata Made.
Dengan melihat penyelenggaraan Musorkot KONI Kota Malang yang telah melanggar AD/ART, Made pun khawatir jika mencairkan anggaran untuk tahun 2023 mendatang. Karena ia menganggap penyelenggaraan tidak sesuai aturan.
“Ini tidak akan dicairkan kalau awalnya tidak bagus, karena memang pak Wali Kota juga tidak berani tanda tangan. Lalui semua AD/ART atau kitab suci organisasi itu, karena satu pasal saja dilanggar, akan berakibat melanggar yang lain. Dan saya yakin akan cacat hukum,” tandas Made. (rhd)
Baca juga:
- Kolaborasi KKN Unej-Unmuh Malang dan Majelis Burdatul Bahrain di Selamatan Desa Banyuputih
- Soekarno Fun Run Diikuti Ribuan Peserta, Ajang Membumikan Semangat dan Ajaran Bung Karno
- 161.657 KK di Kabupaten Malang Terdaftar Sebagai Penerima Bantuan Pangan
- Sound Horeg Tak Dilarang, Pemprov Jatim Pertimbangkan Aturan Ketertiban
- Surat Pemberitahuan Pemdes Donowarih Meminimalisir Dampak Sound Horeg pada Warga
