Secara keseluruahan, pihaknya juga memandang jika P-APBD 2022 tersebut sudah jelas peruntukannya. Seperti upaya pengendalian inflasi melalui Operasi Pasar serta dana BTT untuk bantuan sosial dampak dari kenaikan BBM.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji mengatakan, secara teknis nantinya BTT tersebut akan diimplementasikan dalam program bantuan sosial. Dari pengamatannya, di BTT tersebut tidak ada pemangkasan, melainkan penambahan.
“Ditambah (BTT) malah tadi ada dana insentif yang barusan muncul. Jadi karena serapan anggaran kita dianggap bagus, kita dapat dana Rp8,9 miliar yang nanti ditambahkan untuk bantalan sosial,” kata Sutiaji.
Sesuai dengan pernyataan Ketua DPRD di atas, dana BTT tersebut di perinci hanya untuk bantalan sosial. Secara keseluruhan, dana tersebut disebar di berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
“Kita split untuk bantalan sosial, masuk ke DPUPRPKP nanti untuk padat karya. Ada yang langsung masuk ke Dinas Sosial, Diskopindag untuk Operasi pasar. Tapi yang nanti untuk BBM dana transportasi itu juga masuk BTT,” pungkasnya. (bim/mzm)
Baca juga:
- SPPG Tlogowaru Kota Malang Pekerjakan Masyarakat Lokal Sukseskan Program MBG, Sasar 4.800 Pelajar
- Rumah Dinas Sekda Situbondo dibobol Maling Saat Ditinggal Ibadah Haji
- Selama Libur Panjang Gunung Bromo Dibanjiri 11.735 Wisatawan Lokal dan Mancanegara
- Alfamart Gandeng Puskesmas Ardimulyo Layani Posyandu ILP dan Edukasi Balita hingga Lansia
- Wali Kota Batu Terima Audiensi Jajaran Redaksi Memo X Group di Ruang Kerja
