Kontrol Terhadap Laju Inflasi, Pemkot Aktifkan Program Kerja TPID

Pemerintah Kota Malang, saat mengikuti Rakor bersama Menko Marves dengan Pemerintah Daerah se-Indonesia. (ist) - Kontrol Terhadap Laju Inflasi, Pemkot Aktifkan Program Kerja TPID
Pemerintah Kota Malang, saat mengikuti Rakor bersama Menko Marves dengan Pemerintah Daerah se-Indonesia. (ist)

Malang, SERU.co.id – Pemerintah Pusat tengah menaruh atensi besar terhadap pengendalian inflasi. Kekhawatiran pemerintah terhadap kondisi inflasi sejalan dengan meroketnya berbagai harga komoditas di pasaran.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Malang, Ir Sofyan Edi Jarwoko, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai pengendalian inflasi bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan secara Daring, di Ngalam Command Center, Selasa (30/8/2022).

Bacaan Lainnya

“Yang perlu dilakukan yaitu gerakan menanam, terutama yang menjadi menjadi penyumbang angka inflasi, seperti cabai merah dan cabai keriting. Gerakan hemat BBM, artinya betul-betul ada upaya untuk hemat dan disiplin dalam menggunakan anggaran supaya betul terkendali,” seru pria yang akrab disapa Bung Edi tersebut.

Berdasarkan instruksi pusat, Pemerintah Daerah termasuk Kota Malang harus memperhatikan betul masalah inflasi. Memasifkan dan mengaktifkan program kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di masing-masing wilayah.

“Jadi ada pertemuan rutin komunikasi ditingkatkan sekaligus mencari dan melakukan langkah-langkah supaya betul-betul inflasi itu bisa terkendali,” imbuhnya.

Dari hasil Rakor tersebut, menurutnya Pemerintah Pusat menargetkan angka inflasi tahun ini di bawah angka tujuh persen. Beberapa bulan terakhir, angka inflasi didongkrak oleh kenaikan beberapa harga di kelompok konsumsi. Seperti harga cabai, bawang merah dan harga tiket transportasi udara.

Untuk itu, Wali Kota tersebut berharap agar kondisi tersebut tidak terlalu lama. Seperti yang diketahui, jika berbagai kondisi global juga turut mempengaruhi laju inflasi nasional.

“Karena aspek yang menjadi pemicu itu ketidakpastian ekonomi global, berawal dari krisis kesehatan, dan juga krisis akibat Rusia-Ukraina, iklim, nah itu sampai kapan kita tidak tahu. Perlu langkah-langkah gerakan hemat, baik BBM maupun disiplin anggaran,” pungkasnya. (bim/mzm)


Baca juga:

disclaimer

Pos terkait