Bondowoso,SERU- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Bondowoso tetap menargetkan perbaikan atau merehab 1.000 unit Rumah Tak Layak Huni (Rutilahu) pada 2020, Target ini tidak berbeda dengan 2019. Namun, Dinas Perkim berhasil melampaui target merehab 1.321 unit Rutilahu di Bondowoso.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkim Bondowoso, Eko Rusmanto usai mendampingi Bupati Salwa Arifin, Dandim 0822 Letkol Inf Jadi, dan Wakapolres Kompol David Subagiyo meninjau Rutilahu di Dusun Plampang, Desa Rejoagung, Kecamatan Sumberwringin, Jumat (10/1/2020) mengatakan, Pemkab melalui Dinas Perkim tetap menargetkan program rehab 1.000 unit Rutilahu Bondowoso pada 2020, sama dengan tahun lalu. ”Tapi, untuk APBD awal 2020 , Dinas Perkim dianggarkan program rehab 577 unit Rutilahu tersebar di Bondowoso,” kata Eko.
Karena itu, menurut dia, Dinas Perkim berupaya mencari anggaran dari APBD Pemprov Jatim dan APBN Pemerintah Pusat. Baik APBN melalui program BPSPS, dan bantuan Bank Dunia melalui National Affordable Housing Program (NAHP) yang bekerja sama dengan Kemenpupera RI. ”Dalam waktu dekat, kami segera berkoordinasi ke pusat dan Pemprov Jatim untuk mencari tambahan anggaran rehab rutilahu ini. Karena, rehab rutilahu ini anggarannya bersumber APBD murni dan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk 170 unit rutilahu,” ujarnya.
Mantan Sekretaris Bappeda Bondowoso ini mengakui defisit APBD Bondowoso 2020 mencapai Rp 140 miliar menjadi faktor penyebab APBD awal menganggarkan untuk rehab 577 unit rutilahu dari target seribu unit. Meski begitu, Dinas Perkim masih akan melakukan penghitungan anggaran rehab rutilahu lagi pada Perubahan APBD (P-APBD) 2020. ”APBD awal kita tetap rehab 577 unit rutilahu. Nanti, kita lakukan penghitungan lagi untuk menambah anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan APBD. Kan, defisit itu masih ditutup Silpa yang masih belum ada perhitungan sampai sekarang. Selain kita mencari anggaran dari provinsi dan pusat,” jelas Eko.
Sementara itu, Kabid Penyediaan Perumahan Dinas Perkim Bondowoso Eko Pribadi menjelaskan, rehab setiap unit rutilahu mendapatkan anggaran Rp 17,5 juta. Rinciannya Rp 2,5 juta untuk upah pekerja dan sisanya digunakan pemenuhan bahan pembangunan. ”Pembangunannya swakelola masyarakat sendiri. Jadi, kami hanya transfer anggaran kepada penerima melalui rekening bank. Kemudian, membentuk kelompok dan kelompok itu yang membangun bersama-sama di desanya,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Eko, kriteria penerima rehab rutilahu bukan hanya melihat kondisi rumah. Tapi, juga melihat pendapatan masyarakat yang masuk kategori rendah atau tidak mampu. ”Pengajuan dari Desa tetap kita perhatikan melalui Musrenbang. Juga pengajuan lewat DPRD di jalin aspirasi masyarakat (Jasmas) juga kita perhatikan. Juga prioritas pembangunan di Bondowoso,” ujarnya.
Eko mengatakan, pada 2019, realisasi rehab rutilahu di Bondowoso mencapai 1.321 unit rumah. Jumlah ini melampaui target 1.000 unit rutilahu. Anggaran yang digunakan dari daerah dan pusat. Yakni, APBD awal dan Perubahan APBD Bondowoso, DAK, APBN melalui program BSPS, dan bantuan Bank Dunia melalui National Affordable Housing Program (NAHP) bekerjasama dengn Kemenpupera RI. Rinciannya, APBD Bondowoso sebanyak 375 unit rumah, program BSPS 675 unit rumah, DAK 170 unit rumah, dan NAHP 100 unit rumah. (ido)
