Sulawesi Utara, SERU.co.id – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) James Arthur Kojongian dicopot dari jabatan sebagai Ketua Harian DPD Golkar Sulawesi Utara. Pencopotan itu merupakan buntut dari peristiwa dirinya kepergok selingkuh oleh sang istri, Michaela Elsiana Paruntu alias Mika.
“Dengan bijaksana, kami Partai Golkar Sulut mengambil sikap menonaktifkan jabatan dari Ketua Harian Partai Golkar Sulut, periode 2020-2025, dan ini kami lakukan untuk menjaga marwa Partai Golkar,” ujar Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Golkar Sulut, M Feryando Lamaluta, Rabu (27/1/2021).
Keputusan pencopotan James diambil setelah melihat, menelaah dan mencermati video James yang kepergok selingkuh beredar luas di masyarakat. DPD Golkar juga akan melapor kepada DPP Golkar usai pencopotan ini.
“Hal ini segera kami laporkan ke DPP Partai Golkar untuk mendapatkan keputusan lanjut,” imbuh Feryando.
Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial menunjukkan seorang wanita yang menghalangi mobil. Wanita tersebut adalah Mika alias istri James Arthur Kojongian. Mika terseret beberapa meter saat berada di atas kap mobil James.
Sementara, saat dimintai keterangan, James sempat membantah jika bukan dirinya yang ada dalam video tersebut. Ia bahkan mengaku tidak tahu siapa sosok dalam video.
“Nintau sapa itu (tidak tahu siapa itu). Bukan toranglah (kami) lah. Kenapa kalian (wartawan) sudah banyak sekali,” kata James.
Namun, James kemudian buka suara. Ia akhirnya meminta maaf kepada istrinya Michaela Elsiana Paruntu, keluarga besar, dan masyarakat. Ia mengaku akan memperbaiki kesalahannya tersebut.
“Kekhilafan dan tragedi tidak pernah kita inginkan. Saat ini saya dan keluarga akan memperbaiki hal yang salah yang telah terjadi. Saya minta maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa sedih dan menjadi tragedi dalam bahtera rumah tangga saya,” ucap James.
James mengaku, peristiwa tersebut menjadi renungan batin bagi dirinya, istri, dan pihak yang terkait. Sementara menanggapi pencopotannya di Partai Golkar, James meminta pihak partai untuk membedakan urusan organisasi dan kehidupan pribadi.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut Sandra Rondonuwu menyatakan, pihaknya akan mengkaji kasus tersebut dalam waktu dekat. Ia menjelaskan, tugas BK DPRD adalah menangani persoalan moral dan etika para wakil rakyat.
“BK adalah lembaga yang menangani tentang persoalan etika dan moral anggota DPRD, bukan lembaga hukum. Tugas kami, akan melihat dan mengkaji hal-hal yang dilakukan anggota DPRD. Kami sudah bicarakan bagaimana penanganannya, apa-apa saja yang melanggar,” terang Sandra. (hma/rhd)
